kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45755,12   29,29   4.04%
  • EMAS920.000 0,66%
  • RD.SAHAM 0.55%
  • RD.CAMPURAN 0.20%
  • RD.PENDAPATAN TETAP -0.01%

Ini dia beda transparansi anggaran DKI Jakarta era Ahok dan Anies


Jumat, 01 November 2019 / 05:30 WIB
Ini dia beda transparansi anggaran DKI Jakarta era Ahok dan Anies

Reporter: kompas.com | Editor: S.S. Kurniawan

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sistem penganggaran milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pernah mendapat penghargaan sebagai salah satu inovasi perencanaan terbaik di Indonesia. Pada April 2017, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memberikan predikat tersebut.

Inovasi perencanaan maksudnya: sistem penganggaran dengan e-budgeting, e-planning, e-musrenbang, dan e-komponen. Sistem ini mulai Pemerintah DKI perkenalkan ketika Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur.

Sistem tersebut akhirnya Pemerintah DKI gunakan saat Basuki atawa Ahok menjadi gubernur. Dengan e-budgeting, semua perencanaan penganggaran diinput secara digital ke dalam sistem.

Setiap perubahan angka yang terjadi akan terekam, lengkap dengan informasi identitas pengubahnya. Siapa saja yang melakukan mark up anggaran, pasti bisa diketahui orangnya.

Baca Juga: Anies salahkan sistem zaman sebelumnya, ini komentar menohok dari Ahok

Sistem e-budgeting di DKI juga membuat perencanaan anggaran masuk ke detail komponennya sejak awal. Komponen yang detail ini sering disebut dengan satuan ketiga.

Katakanlah, ada sebuah program pelaksanaan festival musik tahun baru yang dimasukkan dalam sistem e-budgeting. Anggaran untuk program itu tidak bisa hanya ditulis totalnya, misalnya Rp 100 juta.

Tapi, harus lengkap dengan komponen atau satuan ketiganya, seperti biaya panggung, lampu, dan pengisi acara. Dengan begitu, anggaran sebuah program bisa diukur wajar atau tidaknya.

Pada 2017, menjelang akhir masa jabatan Djarot Saiful Hidayat sebagai gubernur, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan apresiasinya terhadap sistem ini. Pimpinan KPK yang datang ke Balai Kota saat itu, Basaria Pandjaitan, berharap, sistem ini terus digunakan pada periode selanjutnya dalam kepemimpinan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Baca Juga: Djarot sebut kesalahan input APBD DKI bukan salah sistem, tapi SDM yang bodoh

Transparansi anggaran

Salah satu nilai plus sistem ini, masyarakat bisa melihat prosesnya melalui situs apbd.jakarta.go.id. Lewat situs itu, perencanaan anggaran bisa publik lihat sejak tahap perencanaan.



TERBARU

[X]
×