Film Dokumenter Ungkap Dampak Ekspansi Bioenergi Asia terhadap Hutan dan Masyarakat

Reporter: Asnil Bambani Amri | Editor: Asnil Amri

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Film dokumenter baru saja diluncurkan dan mengungkap dampak lingkungan dan sosial akibat meningkatnya permintaan biofuel di Asia. Film yang tayang perdana di Bangkok Climate Action Week pada Rabu (7/10) itu menyoroti dampak tersembunyi terhadap hutan dari transisi energi di kawasan ini.

Dokumenter yang diproduksi oleh Solutions for Our Climate (SFOC) itu menelusuri ekspansi biofuel, mulai dari perkebunan kelapa sawit di Indonesia hingga meningkatnya permintaan biofuel di Korea Selatan. Film tersebut ditayangkan bersama dokumenter yang diproduksi oleh Global Environment Forum (GEF) yang berbasis di Jepang, yang mengangkat ekspansi biomassa hutan dan perkebunan energi di Indonesia.

Bersama-sama, kedua film itu menampilkan bagaimana kenaikan permintaan bioenergi dari negara-negara konsumen utama seperti Korea Selatan dan Jepang. Kenaikan permintaan itu mengubah penggunaan lahan dan tekanan terhadap lingkungan di Asia Tenggara.

Pemutaran kedua film dilanjutkan dengan diskusi panel yang menghadirkan perwakilan Trend Asia/Koalisi Transisi Bersih, SFOC, dan GEF. Diskusi membahas dampak ekspansi bioenergi di negara produsen maupun konsumen, serta seperti apa transisi energi yang benar-benar berkelanjutan dan berkeadilan.

“Sungguh memilukan melihat kerusakan yang terjadi di sekitar tempat tinggal saya. Ketika hutan digantikan oleh perkebunan monokultur, masyarakat kehilangan begitu banyak hal yang disediakan oleh hutan, mulai dari keanekaragaman hayati dan sumber penghidupan hingga berbagai fungsi yang menopang kehidupan mereka,” ujar Marihel Parda Winda, Forest and Land Use Program Officer di Solutions for Our Climate (SFOC) sekaligus tokoh utama dalam film dokumenter tersebut dalam keterangan tertulisnya, Rabu.

Film ini dibangun berdasarkan riset yang sebelumnya diterbitkan SFOC mengenai rantai pasok biodiesel berbasis kelapa sawit antara Indonesia dan Korea Selatan. Laporan berjudul “Behind Korea’s Biofuels: Sustainability Risks in Indonesia–Korea Palm Oil Supply Chains” (1)” menemukan bahwa minyak sawit dan turunannya menyumbang 72% bahan baku biodiesel Korea Selatan pada 2024, atau empat kali lipat dibandingkan ketika kebijakan pencampuran biodiesel negara tersebut mulai diterapkan pada 2015. Sebagian besar bahan baku tersebut berasal dari Indonesia.

Riset tersebut juga menemukan bahwa lebih dari 90% volume ekspor yang diteliti dan ditujukan ke Korea Selatan terkait dengan kasus-kasus terdokumentasi mengenai degradasi ekosistem, konflik hak atas tanah, atau kegagalan tata kelola di Indonesia. SFOC memperingatkan bahwa tanpa perlindungan lingkungan dan sosial yang lebih kuat, Korea Selatan berisiko menjadi pasar bagi bahan baku biofuel berisiko tinggi ketika pasar lain mulai menerapkan persyaratan keberlanjutan yang lebih ketat.

“Permintaan yang datang dari negara dan pemerintah lain turut mendorong kerusakan ini, dan kita perlu bertanya mengapa hal ini terus terjadi. Transisi energi tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan hutan dan sumber penghidupan masyarakat,” tambah Marihel.

Bioenergi skala besar dapat menimbulkan dampak lingkungan dan sosial yang signifikan ketika hutan dan lahan pertanian terutama diperlakukan sebagai sumber bahan bakar. Dampak tersebut mencakup deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati, emisi gas rumah kaca di sepanjang rantai pasok, konflik lahan, serta dampak terhadap masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada hutan dan lahan.

Amalya Oktaviani, Program Manager di Trend Asia dan anggota Koalisi Transisi Bersih, mengatakan bahwa di Indonesia, kelapa sawit serta industri pulp dan kertas masih menjadi pendorong utama deforestasi. Kini, terdapat tekanan tambahan akibat meningkatnya permintaan bioenergi.

“Ketika transisi energi terus bergantung pada perkebunan skala besar untuk suplai feedstock bioenergi, kita menciptakan solusi semu—sesuatu yang dipromosikan sebagai energi terbarukan, tetapi pada saat yang sama menyebabkan hilangnya hutan dan tetap meletakkan beban eksternalitas pada masyarakat.”

“Kita perlu mengubah cara kita memandang transisi energi, termasuk bagaimana kita menangani sektor transportasi dan persaingan antara pangan dan bahan bakar. Kita tidak lagi memiliki kuota untuk memperluas perkebunan sementara ketimpangan semakin dalam dan tekanan terhadap lingkungan terus meningkat.”

“Kita perlu beralih dari ekonomi ekstraktif menuju ekonomi restoratif. Manfaat dan insentif dari pengembangan biodiesel sebagian besar dinikmati oleh korporasi besar, sementara petani kecil dan masyarakat sering kali menanggung biaya lingkungan dan sosialnya. Masyarakat perlu diperkuat agar dapat memahami dan mempertahankan apa yang terjadi terhadap hutan mereka, sekaligus membangun alternatif ekonomi yang memulihkan, bukan menghancurkan, ekosistem,” pungkas Amalya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News