PENGADAAN BARANG JASA - JAKARTA. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bersama dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menggelar Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) 2023 di Jiexpo Kemayoran Jakarta selama periode 3-5 Agustus 2023. Perhelatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan belanja produk dalam negeri (PDN) lewat penggunaan katalog elektronik (e-katalog).
Hendrar Prihadi, Kepala LKPP mengatakan, pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan pengelolaan anggaran pemerintah terkait pembelian produk dalam negeri dan produk usaha mikro, kecil, koperasi.
"Salah satunya dengan bersinergi dengan Kementerian Keuangan RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, serta Kadin melalui kegiatan temu bisnis ICEF 2023. kegiatan ini menyasar hampir Rp 800 triliun anggaran pemerintah yang belum ditransaksikan," kata dia dalam keterangan resminya, Jumat (4/8).
Baca Juga: LKPP Hapus 27.000 Produk di E-Katalog Pemerintah
Dari rencana umum pengadaan sekitar Rp 1.100 triliun, hingga saat ini realisasi transaksinya baru sekitar Rp 387 triliun. Sehingga, kata Hendrar, sisanya akan diarahkan LKPP lewat ICE. Kegiatan temu bisnis tersebut akan mempertemukan penyedia jasa dengan user, yaitu pemerintah.
Semakin banyak penyedia yang bergabung dalam Toko Daring dan E-katalog yang menyediakan produk dalam negeri, tentunya akan menciptakan pasar yang semakin kompetitif. Apalagi, pemerintah telah menargetkan pembelian produk dalam negeri hingga 95% dari pagu anggaran barang/jasa.
Mbizmarket merupakan salah satu marketplace mitra Toko Daring LKPP hadir sebagai exhibitor di hall A booth A67 dalam kegiatan ICEF 2023.
Pengadaan kini bisa dilakukan dengan lebih transparan dengan transformasi digital sistem pengadaan barang/jasa pemerintah, khususnya melalui marketplace mitra Toko Daring LKPP.
"Hanya dengan klik melalui Mbizmarket, APBN/APBD diharapkan dapat dibelanjakan secara efisien, cepat dan tepat melalui penyedia usaha mikro kecil (UMK) yang telah bergabung di platform kami." kata Ryn Mulyanto Riyadi Hermawan CEO & Founder Mbizmarket.
Ia mengatakan, pejabat pengadaan pemerintah juga bisa dengan mudah mencari produk dalam negeri dan mengetahui persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), karena di platform Mbizmarket telah ada penandanya (flagging).
"Terkait dengan laporan, pejabat pemerintah yang membutuhkan juga dapat dengan mudah memperoleh laporan belanja Produk Dalam Negeri dan TKDN, dalam bentuk laporan akumulasi jumlah barang dan nilai, termasuk persentasenya” ujar Ryn.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
