JAKARTA. Suasana Balai Agung, Rabu (4/3) siang, riuh-rendah. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama baru saja selesai memberikan pengarahan sekaligus tantangan kepada para lurah, camat, dan wali kota. Mereka pun sibuk membahas seraya menekuni lembaran APBD versi e-budgeting dan APBD versi DPRD sesuai lokasi tugas masing-masing.
Sebelum kesibukan para lurah dan camat itu mulai, Basuki menjelaskan kepada mereka tentang kisruh APBD tahun 2015. ”Hari ini saya mau membuat pemisahan yang jelas: e-budgeting atau anggaran siluman. Saya ajak Bapak Ibu sekalian bukan untuk membela saya. Saya hanya mau tahu Bapak Ibu ada di pihak siapa,” tuturnya.
Dia meminta para lurah dan camat yang hadir untuk mengisi semacam angket. Isinya pernyataan yang berbunyi ”Saya setuju dengan rincian anggaran ini karena sesuai dengan anggaran yang saya usulkan” dan ”Saya tidak setuju dengan rincian anggaran ini karena tidak sesuai dengan anggaran yang saya usulkan”. Mereka harus memilih salah satu.
Pernyataan tertulis setuju atau tak setuju itu dilakukan setelah lurah dan camat membandingkan usulan program APBD 2015 yang mereka isi lewat aplikasi e-budgeting dengan APBD yang diusulkan DPRD DKI Jakarta. Di bawah pernyataan, mereka membubuhkan tanda tangan, nama, dan cap jempol.
Hal yang sama disampaikan Basuki kepada jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD), badan usaha milik daerah, hingga suku dinas.
”Ini namanya angket versi Ahok. Enggak usah takut pada saya. Silakan Anda putuskan apa pun, mau memecat saya atau tidak. Saya siap dipecat kok. Tetapi, saya mau mulai tahun ini tidak ada lagi yang namanya anggaran siluman di Jakarta,” ujarnya.
Kepada para lurah dan camat, Basuki bertanya, ”Siapa yang mengisi lewat e-budgeting?”
Serempak mereka menjawab, ”Semua, Pak.” Basuki pun tampak puas.
Tiba-tiba naik
Setiap lurah dan camat menerima dua bundel APBD sesuai tempat mereka bertugas. Mereka lalu duduk berkelompok, berbincang, dan mulai mencocokkan kedua dokumen.
”Kami pasti hafal program-program yang kami usulkan. Kalau melihat sekilas saja, (dua versi APBD) ini berbeda karena jumlahnya berbeda. Yang versi DPRD tiba-tiba jumlahnya naik. Saya usulkan anggaran Rp 6,5 miliar dalam e-budgeting. Tapi dalam versi DPRD, jumlahnya jadi sekitar Rp 14 miliar,” kata Camat Cengkareng Ali Maulana.
Dia menunjukkan program-program yang semula pagu anggarannya Rp 0 lalu berubah menjadi ratusan juta rupiah. Program itu, antara lain, tenda untuk fasilitas UKM di Kecamatan Cengkareng (Rp 200 juta), bantuan wireless untuk majelis taklim (Rp 200 juta), pembuatan gapura ornamen Betawi di kantor Kecamatan Cengkareng (Rp 195 juta). Banyak pula muncul program perbaikan jalan dan pengerukan saluran.
”Program-program itu tidak kami usulkan. Kalau ditanya apakah program itu perlu, ya mungkin perlu. Tetapi, program itu tidak ada dalam musyawarah rencana pembangunan. Sekarang tahu-tahu muncul,” kata Ali.
Hal senada dituturkan sejumlah lurah dan camat lainnya. ”Ini semula kegiatan pagunya Rp 0 tiba-tiba ada dananya. Kegiatannya juga hampir semuanya sama,” ujar Lurah Cengkareng Timur Agus Mulyadi.
”Beberapa mata anggaran dari wilayah lain masuk ke Kelurahan Kampung Rawa. Misalnya ini program di Kelurahan Galur,” kata Lurah Kampung Rawa Syamsuddin.
Basuki menuturkan, dia ingin hari ini menjadi salah satu hari bersejarah bagi DKI Jakarta dalam hal transparansi anggaran. Dia ingin Jakarta menjadi model penerapan anggaran transparan di Indonesia. Inilah saatnya kepada lurah, camat, dan SKPD menikmati anggaran yang bebas ”titipan”.
Setelah diisi para lurah dan camat, angket versi Basuki pun dikumpulkan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. ”Selanjutnya terserah Anda,” ujar Basuki sambil tertawa. (FRO)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
