Menurut Wempi, jika pun Otsus masih ada kendala, jangan kemudian yang muncul isu-isu pemekaran karena sejatinya yang terpenting sekarang ini ialah membangun kesejahteraan ekonomi, infrastruktur, memanusiakan orang Papua, supaya duduk sama rendah berdiri sama tinggi.
Karena itu, dana Otsus maupun pembangunan di Papua dan Papua Barat, harus menyelaraskan antara pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan fisik, infrastruktur.
Apalagi, akan ada Inpres terkait percepatan kebijakan pembangunan dan kesejahteraan Papua, karena itu semua elemen perlu duduk bersama, agar Otsus lebih bagus. Apa yang diharapkan pemerintah pusat didukung daerah.
Baca Juga: Pemerintah masih kaji kelanjutan dana Otsus Papua
Perlu dibuat forum dialog bersama, solidkan, dan jangan membuat kelompok sendiri kemudian datang ke Pusat dan bicara sesuai kepentingan sendiri-sendiri sehingga membingungkan para pengambil kebijakan negara.
Dalam kesempatan sama, Mathius Awoitauw, Bupati Jayapura, menambahkan, Otsus memang perlu dievaluasi agar kebijakan di level provinsi ke kabupaten bisa seragam karena sering kali terjadi dualisme sehingga anggaran Otsus tidak bisa dieksekusi di level kabupaten. Ini terjadi karena kabupaten sering tidak memiliki akses terhadap kebijakan Otsus.
Salah satu indikatornya, indeks kesejahteraan di Papua, masih rendah yang menandakan Otsus belum optimal menjawab kesejahteraan.
Karena itu, ke depan perlu dibuat mekanisme yang jelas, siapa yang memutar dana Otsus, bagaimana evaluasi pengawasannya, dan dibicarakan baik-baik antara pusat dan pemerintah provinsi. “Kalau dibiarkan, tidak terkontrol, muncul inisiatif sendiri, harus dikendalikan,” ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
