Lebih lanjut Basuki mengingatkan kontraktor pelaksana maupun konsultan supervisi untuk mengutamakan aspek kualitas, estetika, dan lingkungan dalam pekerjaan pembangunan bendungan.
"Jangan sampai merusak hutan dalam proses pembangunan, kalau memang tidak dibutuhkan jangan menebang pohon. Hal ini semua menjadi perhatian Presiden Joko Widodo, Presiden sering menyampaikan kalau PUPR ini identik dengan beton dan Presiden mengarahkan untuk kembali memperhatikan alam dan lingkungan," jelas Basuki.
Baca Juga: KPPIP usul bangunan pengarah bendungan Rukoh masuk proyek strategis nasional
Sebagai informasi, Bendungan Rukoh merupakan salah satu Program Strategis Nasional (PSN) yang dibangun Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.
Pelaksanaan pembangunan dilakukan secara bertahap melalui dua paket dengan masing-masing kontraktor, PT. Nindya Karya (Persero) untuk paket 1 dengan nilai kontrak Rp377 miliar. Sedangkan paket 2 oleh kontraktor PT Waskita Karya (Persero) Tbk - PT. Adhi Karya (Persero) dan PT. Andesmont Sakti, KSO dengan nilai kontrak Rp 1,12 triliun.
Selain sebagai sumber irigasi, Bendungan Rukoh juga diharapkan dapat memiliki manfaat untuk pemenuhan kebutuhan air bersih dan penyediaan air baku sebesar 0,90 m3/detik bagi 22.848 jiwa di wilayah Kecamatan Titue dan kecamatan lannya di Kabupaten Pidie.
Kehadiran bendungan juga berpotensi menjadi sumber pembangkit listrik sebesar (PLTA) sebesar 1,22 MW, serta mengatasi permasalahan banjir di Kabupaten Pidie untuk periode ulang 50 tahunan, dan sebagai destinasi wisata.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
