JAKARTA. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengaku belum mengetahui rencana aksi demonstrasi dan mogok nasional pengendara angkutan lantaran pemerintah tidak memblokir aplikasi Uber dan Grab Car pada Selasa (22/3).
Meski begitu, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Sugihardjo meminta para pengendara membatalkan niatnya itu.
"Mudah-mudahan enggak demo. Kalau demo itu kan menyulitkan masyarakat. Saya imbau tidak perlu demo," ujar Sugihardjo di Kantor Kemenhub, Jakarta, Senin (21/3).
Menurut Kemenhub, pemerintah sedang mencari jalan keluar terbaik terkait permasalahan Uber dan Grab Car.
Seperti diketahui, kedua perusahaan itu dinilai melanggar UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan lantaran tidak memiliki izin angkutan umum.
Kemenhub sendiri kembali menekankan, mereka sangat mendukung pengunaan aplikasi di sektor transportasi. Sebab, kehadiran aplikasi akan membuat sektor tersebut lebih efisien.
Menurut Sugihardjo, semua kendaraan yang digunakan sebagai angkutan umum harus didaftarkan ke dinas perhubungan dan pemerintah daerah setempat.
Bila izin tidak diurus, angkutan umum itu dinyatakan ilegal. "Bukan isu soal aplikasi online atau konvensional," kata Sugihardjo. (Yoga Sukmana)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
