TAMBANG DAN ENERGI - JAKARTA. Manajemen PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) buka suara soal insiden kebakaran dan bentrok di smelter nikel di Konawe, Sulawesi Tenggara yang memakan korban jiwa.
Asal tahu saja, pada 22 Desember 2022 yang lalu terjadi kebakaran di smelter GNI yang menewaskan dua orang operator crane. Keduanya tewas karena terjebak di dalam ruang crane yang terbakar. Kemudian pada 14 Januari 2022 terjadi bentrok antarkaryawan yang akhirnya kembali merenggut dua nyawa.
Smelter nikel milik GNI sejatinya baru berjalan satu tahun. Sebelumnya, pada 27 Desember 2021, smelter nikel ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo didampingi oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto, dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.
Baca Juga: Pascabentrok 2 Kelompok Buruh Gunbuster Nickel di Morowali, Polri Gelar Dialog
Dalam laman resmi perusahaan, manajemen GNI memberikan pernyataan resmi atas nama Direksi PT Gunbuster Nickel Industry yang disampaikan Minggu (15/1).
“Kami atas nama perusahaan menyatakan sangat prihatin atas peristiwa demonstrasi yang berakhir ricuh yang terjadi pada tanggal 14 Januari 2023 di lokasi proyek PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) karena tidak hanya berdampak bagi perusahaan melainkan juga bagi masyarakat sekitar,” ujar Direksi dalam keterangan resmi, Minggu (15/1).
Perusahaan bersama-sama dengan aparat penegak hukum langsung melakukan investigasi yang mendalam dan mengusut tuntas seluruh kejadian yang menimbulkan kerugian bagi semua pihak baik kerugian materiel, imateriel, hingga jatuhnya korban jiwa.
Selama investigasi berlangsung, pihaknya berharap agar seluruh pihak dapat menahan diri dan berpikir jernih dalam mengolah informasi yang beredar, khususnya mengenai pemberitaan yang simpang siur, yang berpotensi menimbulkan persepsi yang keliru atas peristiwa yang terjadi.
Perusahaan mengajak semua pihak untuk menjaga keberlangsungan investasi GNI, yang merupakan usaha yang memberikan manfaat bukan hanya untuk kepentingan perusahaan, namun juga untuk masyarakat sekitar dan negara.
“Oleh karena itu, perusahaan berharap agar ke depannya hal-hal seperti ini tidak terulang lagi, sehingga perusahaan dapat terus memberikan manfaat bagi semua pihak,” tutupnya.
Lewat insiden ini, pihak legislator anggota komisi VII DPR RI, Mulyanto mendorong Pemerintah untuk mengevaluasi secara total program hilirisasi nikel. Selain itu pihaknya juga meminta agar pemerintah mengambil tindakan tegas dengan mengevaluasi izin operasional GNI.
Baca Juga: Konflik Buruh di Morowali, 3 Orang Tewas, 2 Buruh Lokal, dan Satu Asing
“Pemerintah harus tegas dan adil menyikapi bentrok berdarah ini. Hukum harus ditegakkan agar semua pihak mendapat keadilan sebagaimana mestinya," kata Mulyanto.
Karena itu ia mendesak Pemerintah mencabut Izin operasi smelter PT. GNI, kemudian dilakukan “audit teknologi”, bukan hanya terkait soal K3.
"Yang juga kita khawatirkan adalah pabrik ini mengadopsi sistem teknologi usang; komponen peralatan yang berkualitas rendah; serta manajemen teknologi yang beresiko tinggi dan membahayakan bagi pekerja dan masyarakat,” ujarnya.
Bila ini terbukti, lanjut Mulyanto, maka artinya pihak manajemen GNI lalai menjamin keamanan dan keselamatan kerja karyawan, karenanya sudah sepatutnya Pemerintah mencabut izin usaha perusahaan tersebut secara permanen.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
