DESA - JAKARTA. Mantan Kepala Desa Sekapuk Abdul Halim membantah klaim bahwa Badan Usaha Milik Deas (BUMDes) Sekapuk, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, punya utang Rp 9,5 miliar.
Hal itu mengemuka setelah ia purna tugas pada 12 Desember 2023 lalu. Abdul Halim mengatakan itu adalah nilai surat saham yang dimiliki warga Sekapuk atas BUMDes.
"Itu bukan utang tapi surat saham, sama lawan politik dipelintir, seandainya yang punya surat saham itu meminta semua ke BUMDEs otomatis BUMDes punya utang senilai Rp 9,5 miliar," kata Abdul Halim kepada KONTAN saat dikonfirmasi soal ramainya kasus Sekapuk saat ini.
Abdul Halim yang baru menjabat satu periode memang termasuk berhasil membangun Desa Sekapuk dengan dua tempat wisata yaitu Pariwisata Setigi dan Kebun Pak Inggih (KPI).
Baca Juga: Deklarasikan Diri Sebagai Desa Miliarder, Ini Sumber Kekayaan Desa Sekapuk
Pembangunan dua proyek wisata ini menyedot miliaran rupiah yang bersumber dari penjualan surat saham dari warga Sekapuk sendiri.
Pembangunan tempat wisata itu mampu menyedot perhatian banyak wisatawan termasuk media. Bahkan, saat menjabat, Abdul Halim mendeklarasikan Desa Sekapuk sebagai desa miliarder karena pendapatan desa telah tembus miliaran rupiah per tahun.
Abdul Halim menuding lawan-lawan politiknya saat ini mencoba menyembunyikan keberhasilannya membangun desa miliarder tersebut. Salah satunya bahwa BUMDEs saat ini memiliki tagihan dengan rekanan di sektor tambang senilai Rp 780 juta. Kemudian ada lagi penjualan saham KPI dari total nilainya Rp 6 miliar baru 50% yang terjual atau sebesar Rp 3 miliar.
Selain itu, Abdul Halim menuding kisruh ini tak lepas dari tahun politik dan perebutan pendapatan desa yang cukup menggiurkan. Bayangkan gaji komisaris BUMDEs itu mencapai sekitar Rp 19,5 juta per bulan.
Baca Juga: Berhasil Keluar dari Desa Tertinggal, Ini 6 Pilar Penopang Ekonomi Desa Sekapuk
Kemudian ia bilang ada juga provokasi dari mantan Kades Sekapuk sebelumnya yang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nya malah di luar desa Sekapuk. Lalu didukung oleh Direktur BUMDes saat ini yang dituding Abdul Halim ketakutan mengelola dana miliaran rupiah setelah ia pensiun dari jabatan kepala desa.
Abdul Halim menyayangkan proses pembongkaran patung dirinya yang dilakukan dengan cara-cara yang berlebihan seperti diarak. "Yang saya sayangkan, perobohan (patung) pakai diarak segala itu," sesalnya.
Ia juga menyayangkan tidak diundang oleh PJ kepala desa saat ini saat musyawarah dilakukan. Padahal ia yang punya jasa membangun Desa Sekapuk dari status desa tertinggal menjadi mandiri.
Baca Juga: Abdul Halim, Mantan Demonstran dan Eks Nakhoda Sukses Jadikan Sekapuk Desa Miliarder
Sebelumnya ramai diberitakan bahwa warga Desa Sekapuk melakukan demonstrasi menuding Mantan Kades Abdul Halim dituding tidak transparan dalam laporan keuangan BUMDes dan dinilai angkuh serta tidak mendengar masukan dari warga selama ia menjabat sebagai kepala desa.
Warga juga tampak merobohkan patung Abdul Halim, satu di tempat Wisata Setigi dan dua patung di wisata KPI.
Dalam unjuk rasa tersebut, warga juga meminta transparansi gaji yang diterima komisaris BUMDes sebesar Rp 19,5 juta per bulan. Dana hak inisiator mencapai Rp 364,8 juta berupa saham di BUMDes.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
