JAKARTA. Mediasi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) terkait pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) gagal. Pasalnya, dalam rapat mediasi tersebut pihak Gubernur dan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) masih belum menemukan titik kesepakatan.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Haji Lulung Lunggana mengatakan, dalam rapat yang dilakukan secara tertutup tersebut diceritakan memanas. Poin yang menjadi pemicu tingginya tensi peserta dalam rapat tersebut adalah terkait dengan pengadaan uninterruptible power supply (UPS).
"Pak Gubernur hari ini mengancam-ancam ke SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Mengamuk," kata Lulung, Kamis (5/3). Akibat nada tinggi yang dilontarkan oleh Gubernur, maka membuat para anggota dewan tersinggung.
Lulung bilang, pengadaan UPS tersebut merupakan hasil pembahasan dari masing-masing divisi. Keputusan tersebut sudah diketok. Lulung juga menilai, Gubernur DKI telah sewenang-wenang dalam kondisi ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
