Palu. Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola menegaskan, anggaran perjalanan dinas untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2017, akan dipangkas sampai 50%.
Pemotongan karena banyaknya biaya perjalanan dinas yang membuat belanja untuk kebutuhan masyarakat menjadi sangat terbatas. Bagi gubernur, alokasi belanja perjalanan dinas agar menjadi bahan koreksi ke depan.
Bagi Gubernur, perjalanan dinas bukan menjadi penambahan pendapatan PNS, tetapi benar-benar pelaksanaannya karena tuntutan kinerja. "Postur APBD tahun 2017, harus benar-benar pro rakyat, sehingga diharapkan kepala SKPD dapat mengalokasikan anggaran terhadap kebutuhan nyata masyarakat," tegas Longki saat memimpin rapat bersama kepala perwakilan BPKP Sulteng serta seluruh kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD), Rabu (19/20).
Selain itu, gubernur menaruh perhatian besar terhadap belanja pegawai bukan PNS. Kata dia, belanja pegawai bukan PNS sudah sangat membebani APBD, sehingga berdampak terhadap alokasi belanja publik atau belanja terhadap kebutuhan nyata masyarakat.
Gubernur mengharapkan kepada kepala SKPD, agar dapat memberikan perhatian terhadap penerimaan tenaga honorer, karena itu akan menjadi perhatian serius gubernur ke depannya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
