Pontianak. Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Cornelis mengatakan minimnya pasokan listrik menjadi salah satu penyebab lambatnya pertumbuhan pembangunan ekonomi yang terjadi di provinsi itu. Rasio elektrifikasi Kalbar baru mencapai 79,7%, lebih rendah dari angka rata-rata rasio elektrifikasi nasional sebesar 84,12%.
"Saya berani mengatakan minimnya pasokan listrik dari PLN menyebabkan pembangunan ekonomi menjadi lambat," katanya di Pontianak, Kamis.
Sampai dengan bulan Maret 2016, Kalbar memiliki pembangkit dengan kapasitas terpasang 582 Mega Watt (MW), dengan beban puncak mencapai 484 MW. Namun, kapasitas pembangkit listrik itu tentunya masih jauh dari kata memadai dibandingkan dengan kebutuhannya.
Bahkan, untuk memenuhi kebutuhan listrik daerah perbatasan, pemerintah melalui PT PLN terpaksa melakukan pembelian listrik dari Sesco (Malaysia). Pembelian listrik itu dilakukan pada tiga titik transfer di wilayah perbatasan, yaitu di Sajingan 800 Kw, Entikong 1500 Kw dan Badau 400 Kw. Selanjutnya akan dilakukan interkoneksi udara tegangan extra tinggi (Sutet) 275 Kv dengan rute Bengkayang (Indonesia)-Mambong (Malaysia).
"Pada tahap awal SESCO Malaysia akan menyalurkan daya Listrik sebesar 10 MW dan secara bertahap akan dinaikan menjadi 50 MW. Interkoneksi ini dilaksanakan atas dasar Perjanjian dalam Power Agreement (PEA) dan jaringan ini merupakan bagian dari ASEAN GRID pertama untuk Indonesia," kata Cornelis.
Kalbar yang menyimpan sumberdaya energi uranium luar biasa, kedepan dapat dimanfaatkan untuk membangun sumber energi listrik ( PLTN), dengan demikian persoalan listrik di Kalbar dapat teratasi.
Untuk Listrik Desa terisolir dan jauh dari jangkauan jaringan PLN, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten telah berupaya membangun pembangkit listrik dengan memanfaatkan potensi energy baru terbarukan (EBT) setempat. "Diantaranya pembangkit listrik tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
