PALEMBANG. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan terpaksa meniadakan bantuan alat tangkap bagi nelayan pada 2015. Penyebabnya, terjadi efisiensi dana di tingkat pemerintah daerah.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumsel Galamda Israk di Palembang, Rabu (24/6), mengatakan efiensi itu merupakan kebijakan pemerintah daerah yang tidak hanya mengenai DKP, tapi juga Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya.
"Biasanya setiap tahun ada bantuan bagi kelompok nelayan, berupa jaring, keramba, tempat penyimpanan ikan berupa akuarium dan kolam terpal, hingga kapal. Pada tahun ini, semuanya ditiadakan, sehingga DKP Sumsel akan mengajukannya lagi pada tahun depan," kata dia.
Untuk itu, ia melanjutkan, khusus bantuan untuk kapal akan diajukan pada tahun 2016 karena pada 2014 terdapat empat unit kapal berkapasitas 30 gt yang diberikan ke kelompok nelayan.
"Akan diajukan lagi tahun depan karena sejumlah kelompok nelayan sangat membutuhkan bantuan kapal," ucapnya.
Ia mengemukakan, pemberian beragam bantuan ini tak lain untuk mendongkrak produksi perikanan di Sumsel yang ditargetkan meningkat setiap tahun.
Sementara ini, produksi perikanan dari perairan tangkap di Sumsel mencapai 97.000 ton per tahun dari luas areal sekira 2,5 juta hektare.
Sedangkan tahun 2015 ditargetkan meningkat hingga 98.000 ton, 2016 menjadi 98.400 ton, 2017 menjadi 98.800 ton, dan 2018 menjadi 99.200 ton.
"Produksi ikan Sumsel sedang digenjot, karena diakui belum tergarap dengan maksimal," ujarnya.
Belum lama ini Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan bahwa 60% anggaran sektor kelautan dan perikanan benar-benar untuk pemangku kepentingan (nelayan dan pembudidaya). (Dolly Rosana)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
