kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |

Pemerintah akan libatkan swasta dalam pembangunan infrastruktur Jakarta


Senin, 06 Mei 2019 / 12:51 WIB
Pemerintah akan libatkan swasta dalam pembangunan infrastruktur Jakarta

Reporter: Eldo Christoffel Rafael | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Meskipun ada wacana memindahkan Ibu Kota Negara dari Kota Jakarta, tapi pemerintah pusat tetap berkomitmen membantu pembangunan sejumlah proyek infrastruktur di Jakarta yang diajukan Pemda Jakarta senilai Rp 570 triliun. Pembangunan tersebut termasuk untuk pengelolaan air di Jakarta.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, bantuan itu tidak semuanya mengandalkan anggaran dari negara. Pemerintah nantinya melibatkan pihak swasta untuk turut membantu sejumlah proyek pembangunan infrastruktur tersebut. 


"Kami akan tetap mendukung, saya sudah bicara dengan Anies (Gubernur DKI), kita sudah bicara dan kami akan bantu memfasilitasi Rp 570 triliun. Tentunya tidak semua mengandalkan anggaran. Kami akan melibatkan swasta dan juga BUMN secara lebih masif membangun Jakarta," kata Bambang dalam siaran, Senin (6/5).

Bambang menegaskan Jakarta harus tetap berkembang karena masih harus menampung arus urbanisasi. Urbanisasi masih diperlukan karena dapat menopang pertumbuhan ekonomi.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah mengajukan proposal Rp 571 triliun kepada pemerintah pusat. Anggaran itu rencananya digunakan untuk sejumlah proyek infranstuktur di Ibu Kota, seperti perpanjangan rute MRT dan LRT serta pengelolaan air. Untuk mencapai target Penyediaan air bersih 100% untuk warga Jakarta dibutuhkan anggaran Rp 27 triliun.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengatakan, dibutuhkan dukungan swasta dalam membangun infrastruktur. Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Danis Sumadilaga mengakui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tidak mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM).

"Sebetulnya diharapkan ini bukan dari APBN. APBN mungkin hanya mampu 30%, sisanya 70% diharapkan dari swasta. Tentu, kuncinya adalah tarif. Ini yang perlu kajian kembali dari kita," jelas dia, Senin (6/5).

Itu sebabnya, Danis pun berharap skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk penyediaan air bersih ini bisa ditingkatkan. Dengan demikian, banyak SPAM yang dapat dibangun untuk penyediaan air bersih bagi masyarakat, termasuk di Jakarta.




TERBARU

Close [X]
×