JAKARTA. Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat, meminta bantuan anggaran senilai Rp 10 triliun kepada pemerintah pusat untuk membiayai pembangunan proyek Monorel Bandung Raya.
Sebelumnya, proyek yang diperkirakan menelan biaya Rp 16 triliun itu akan menggunakan skema pembiayaan public private partnership (PPP). Namun, Walikota Bandung, Ridwan Kamil menilai, dengan skema PPP, pembangunan monorel lambat.
Karena itu, agar pembangunan proyek monorel bisa cepat dimulai, Pemkot Bandung mengajukan bantuan dana Rp 10 triliun dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Jadi, sebagian besar anggarannya akan menggunakan APBN, tidak lagi memakai skema kerjasama pemerintah-swasta. "Saya sudah bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar pusat membiayai monorel Bandung," ujar Ridwan yang di Istana Negara, Jakarta, akhir pekan lalu.
Namun, kata Ridwan, Pemkot Bandung diminta mempresentasikan proyek tersebut secara langsung kepada Jokowi. Yang jelas, Ridwan merinci, satu koridor monorel butuh anggran Rp 4 triliun. Rencananya ada empat koridor yang dibangun Pemkot Bandung.
Ridwan menambahkan, keberadaan Monorel Bandung Raya sangat penting bagi warga Bandung. Sarana transportasi ini, terutama sebagai kompensasi pemerintah pusat kepada masyarakat Bandung dan sekitarnya, setelah pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada November 2014.
Ekonom Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Latif Adam menilai, kebijakan Pemkot Bandung yang akan mengubah skema PPP pada proyek monorel Bandung merupakan langkah mundur.
Pemerintah memang menargetkan pembangunan jalan dan transportasi yang tidak bisa dibiayai negara dan harus melibatkan swasta melalui skema PPP.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
