INFRASTRUKTUR DAERAH - CIREBON. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengajukan diri sebagai salah satu pengelola Pelabuhan Patimban. Melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti PT Jasa Sarana.
"Ini kan pembicaraannya masih panjang. Tahapnya masih awal, tapi kami siap mengajukan bahwa Pemprov Jabar pun bisa ikut serta mengelola," ugkap Gubernur Jabar Ahmad Heryawan (Aher) saat menghadiri peringatan Hari Nusantara, Rabu (13/12).
Menurutnya, Jasa Sarana merupakan BUMD yang sangat memungkinkan lantaran kerap menangani proyek pelabuhan. Kendati begitu, pihaknya masih belum bisa memastikan kapan akan mengajukan diri sebagai pengelola.
"Ini masih dalam tahap pembicaraan tentang pembebasan lahan dari Kementerian Perhubungan, setelah itu diadakan rapat rapat lagi, Insya Allah kami akan mengajukan. Tentunya kami sebagai daerah gembira kalau dilibatkan jadi bagian dari pengelola Pelabuhan Patimban," jelasnya
Hingga kini dalam proyek tersebut, Pemprov Jabar dan kabupaten bertugas penyelarasan tata ruang dan penetapan lokasi (Penlok). Penlok pun telah selesai pada Mei lalu. Sehingga saat ini prosesnya sudah beralih ke tangan Kemenhub untuk pembebasan lahan.
Setelah pembebasan lahan selesai, Pemprov juga memiliki tugas baru seperti penganiayaan. Namun yang pasti, jika BUMD ikut serta, itu kan pembicaraan di luar pemerintahan
"Susah masuk pembicaraan bisnis, tapi tentu kalau ada BUMD mungkin bisnisnya berhubungan dengan APBD. Sekali lagi, saya katakan, kalau BUMD diajak, mau," tegasnya.
Sementara itu Sekretaris Kementerian Koordinator Kemaritiman Agus Purwoto mengatakan, memungkinkan saja jika BUMD juga ikut mengelola Pelabuhan Patimban. "Kenapa tidak?, Tapi memang harus diteliti lagi apakah ada berbenturan regulasi di situ atau tidak," tandas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
