JAKARTA. Dinas Kehutanan Provinsi Riau menyatakan baru ada 22 dari 61 perusahaan industri kehutanan di daerah itu yang dinilai benar-benar siap dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran lahan dan hutan.
"Baru ada 22 perusahaan yang sudah lakukan kesiapsiagaan penanganan kebakaran dari 61 perusahaan yang ada," kata Kepala Dinas Kehutanan Riau, Fadrizal Labay, pada Rapat Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Lahan dan Hutan Riau, di Pekanbaru, Senin (19/10).
Dalam rapat tersebut hadir sekitar 145 petinggi dan perwakilan perusahaan kehutanan dan perkebunan yang beroperasi di Riau. Fadrizal Labay mengatakan, tujuan dari pertemuan tersebut adalah mencari solusi terbaik agar kebakaran tidak terulang lagi pada tahun depan.
Ia mengatakan 61 perusahaan tersebut terdiri dari tiga pemegang izin hak pengelolaan hutan (HPH) dan sisanya pengelola hutan tanaman industri (HTI). Pemerintah daerah kini menunggu aturan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai standar minimal sumber daya manusia dan infrastruktur pemadam kebakaran yang bisa menjadi acuan baku bagi perusahaan dalam beroperasi.
"Kita juga akan terus melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap kesiapan perusahaan," katanya.
Menurut dia, evaluasi dilakukan juga untuk memastikan poin-poin rencana aksi pencegahan kebakaran lahan dan hutan benar-benar dilaksanakan oleh perusahaan. Salah satu poinnya adalah melakukan penyekatan kanal yang sudah dibangun selama operasional perusahaan dilakukan di Riau.
Berdasarkan data Dinas Kehutanan Riau, total terdapat 3.887 kanal yang dibuat selama beroperasinya perusahaan kehutanan, dan yang baru terdapat sekat oleh perusahaan sekitar 2.274 kanal. Sementara itu, sekat kanal yang dibangun oleh pemerintah daerah baru sebanyak 80 unit.
Labay mengatakan upaya perusahaan mutlak dilakukan untuk mencegah kebakaran karena kondisi karakteristik Riau yang mayoritas lahan gambut sangat berisiko tinggi terjadi kebakaran.
"Selama tahun ini terdapat 1.800 titik panas terpantau di Riau, paling banyak 24% berada di Kabupaten Pelalawan, diikuti oleh Indragiri Hulu dan Bengkalis," katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Lingkungan Hidup Riau, Yulwiriawati Moesa, mengatakan selama tahun 2015 terdeteksi titik panas (hotspot) di 39 perusahaan di Riau. Hal ini diketahui melalui alat pemantau kebakaran atau Karhutla Monitoring System.
"Kami sudah menyurati perusahaan yang bersangkutan untuk melakukan pengecekan dan penanggulangan," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
