/2025/08/31/901268686.jpg)
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, meminta gedung-gedung perkantoran di Ibu Kota beralih ke layanan air perpipaan PT PAM Jaya milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.
Pramono menegaskan pihaknya akan memberikan teguran kepada kantor yang masih memanfaatkan air tanah.
“Sudah saya putuskan, untuk seluruh kantor di Jakarta, maka yang menggunakan air tanah kami akan tegur, dan minta mereka untuk segera menggunakan air PAM,” ucap Pramono saat ditemui di Kepulauan Seribu, Jakarta, Jumat (13/3/2026).
Menurut dia, kebijakan larangan penggunaan air tanah di kawasan perkantoran Jakarta sebenarnya telah diatur dalam regulasi yang berlaku di Jakarta.
Karena itu, pemerintah daerah akan mendorong agar aturan tersebut benar-benar dijalankan oleh seluruh gedung perkantoran.
“Dan itu sudah ada aturannya,” lanjut Pramono.
Baca Juga: Mudik Lebaran 2026 Mulai Terasa, Arus Ketapang–Gilimanuk Naik 15%
Sebelumnya, Direktur Utama PT PAM Jaya, Arief Nasrudin, menyoroti masih adanya gedung perkantoran yang memilih menggunakan air tanah dengan alasan efisiensi biaya.
Padahal, penggunaan air tanah secara berlebihan dapat mempercepat penurunan permukaan tanah di Jakarta.
Arief mengaku prihatin karena salah satu kantor pemerintahan bahkan sempat menyarankan penggunaan air tanah untuk menghemat biaya dibandingkan menggunakan layanan air perpipaan dari PAM Jaya.
“Saya juga agak-agak miris, ada kantor pemerintahan, saya tidak perlu sebutkan pemerintahannya bukan DKI, kok bisa ngetwit, mau efisiensi pakainya jangan PAM, pakai air tanah,” ucap Arief dalam diskusi bersama media di Press Room Balai Kota Jakarta, Rabu (11/3/2026).
Menurut dia, pandangan tersebut justru keliru karena penggunaan air tanah juga membutuhkan biaya besar, terutama untuk operasional pompa listrik.
Selain itu, eksploitasi air tanah secara terus-menerus dapat menimbulkan dampak lingkungan yang serius, salah satunya mempercepat penurunan muka tanah di sejumlah wilayah Jakarta.
“Dia lupa bayar listriknya berapa, kan itu pakai pompa,” lanjut Arief.
Arief menjelaskan fenomena penurunan tanah sudah mulai terjadi di beberapa kawasan, terutama di wilayah pesisir Jakarta.
Karena itu, PAM Jaya mendorong perluasan kebijakan zona bebas air tanah, khususnya di kawasan yang sudah terlayani jaringan air perpipaan.
Ia menegaskan gedung-gedung tinggi maupun perkantoran yang sudah mendapatkan pasokan air dari PAM Jaya seharusnya tidak lagi menggunakan air tanah.
“Kalau sudah ada layanan air perpipaan, sebaiknya tidak lagi menggunakan air tanah,” kata Arief.
Menurut dia, kebijakan tersebut juga perlu didukung dengan penegakan aturan oleh pemerintah daerah agar penggunaan air tanah bisa dikendalikan.
“Saya lagi mengimbau tapi harapannya nanti mungkin bisa dikuatkan sama Pemprov dan kemudian mungkin lewat juga legislatif,” tutur Arief.
Saat ini, cakupan layanan air perpipaan PAM Jaya di Jakarta disebut telah mencapai sekitar 80 persen dan terus diperluas agar semakin banyak masyarakat yang dapat mengakses air bersih dari jaringan perpipaan.
Baca Juga: Waktu Maghrib Kudus Hari Ini (13 Maret 2026): Berbuka Tepat Waktu, Ibadah Lancar!
Sumber: https://megapolitan.kompas.com/read/2026/03/13/17595891/pramono-akan-tegur-kantor-di-jakarta-yang-pakai-air-tanah?page=2.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
