Pramono: Dana Mengendap Rp 14,6 Triliun Milik Pemprov Jakarta Bukan untuk Deposito

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, dana sebesar Rp14,6 triliun milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang masih tersimpan di bank bukan untuk deposito.

Dana tersebut telah disiapkan untuk pembayaran proyek fisik serta pengadaan barang dan jasa yang akan dilakukan pada November dan Desember 2025.

“Benar ada (dananya), tetapi di Jakarta bukan untuk menjadi deposito atau disimpan begitu saja. Ini semata-mata untuk persiapan menyelesaikan (pembayaran proyek fisik serta pengadaan barang dan jasa),” ucap Pramono saat ditemui di di Kantor BPKP, Jakarta Timur, Rabu (22/10/2025).

Ia menjelaskan, pola pembayaran di akhir tahun sudah menjadi kebiasaan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.

Banyak proyek dan kontrak pengadaan baru mencapai tahap penyelesaian di kuartal keempat, sehingga pembayaran dilakukan menjelang tutup tahun anggaran.

Ia mencontohkan, pada akhir 2023 serapan anggaran untuk pembayaran proyek mencapai sekitar Rp16 triliun, sementara pada 2024 meningkat menjadi Rp18 triliun.

“Memang selalu di Jakarta itu pembayaran bagi semua proses pengadaan jasa dan barang dan juga fisik, itu pembayarannya selalu di bulan November dan di bulan Desember. Di tahun 2023, pada waktu itu 16 triliun. Di tahun 2024, 18 triliun,” kata Pramono.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti lambatnya realisasi belanja pemerintah daerah yang menyebabkan dana sebesar Rp234 triliun masih mengendap di bank hingga akhir September 2025.

Dari total tersebut, DKI Jakarta tercatat sebagai daerah dengan simpanan terbesar, yakni mencapai Rp14,6 triliun.

Purbaya menegaskan lambatnya penyerapan anggaran bukan disebabkan oleh kurangnya dana, melainkan karena keterlambatan eksekusi di daerah.

“Pemerintah pusat sudah menyalurkan dana ke daerah dengan cepat. Sekali lagi, (untuk) memastikan uang itu benar-benar bekerja untuk rakyat,” ujar Purbaya dalam acara Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Ia menambahkan, rendahnya serapan anggaran membuat simpanan uang daerah di bank terus menumpuk.

“Realisasi belanja APBD sampai dengan triwulan ketiga tahun ini masih melambat. Rendahnya serapan tersebut berakibat menambah simpanan uang pemda yang menganggur di bank sampai Rp 234 triliun. Jadi jelas ini bukan soal uangnya tidak ada, tapi soal kecepatan eksekusi,” kata dia.

Purbaya mengingatkan agar pemerintah daerah segera mempercepat belanja agar uang tersebut benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.

“Pesan saya sederhana, dananya sudah ada, segera gunakan, jangan tunggu akhir tahun. Gunakan untuk pembangunan yang produktif dan bermanfaat langsung bagi masyarakat,” tegasnya.

Sumber: https://megapolitan.kompas.com/read/2025/10/22/16115251/pramono-sebut-dana-mengendap-rp146-triliun-dki-bukan-untuk-deposito.