KEBIJAKAN NEGARA - TANGERANG. Untuk memutus mata rantai penyebaran corona (Covid-19), tiga wilayah di Tangerang Raya Provinsi Banten siap memberlakukan kebijakan pembatasan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pada Sabtu (18/4) pekan ini.
Ketiga wilayah di Tangerang Raya meliputi Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang. Kebijakan PSBB mengacu pada pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/249/2020 Tentang Penetapan PSBB di Wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto meneken beleid tersebut pada Minggu (12/4).
Pemerintah Kota Tangerang siap memberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona (Covid-19). Otoritas Kota Tangerang menyiapkan setidaknya 30 pos pemeriksaan (check point) dalam rangka pengendalikan pergerakan manusia di wilayah perbatasan.
Walikota Tangerang, Arief Rachadiono Wismansyah menyebutkan, sebelum resmi menerapkan PSBB pada 18 April, pihaknya terus berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk dengan Gubernur Banten Wahidin Halim dan dua otoritas lainnya di Tangerang Raya, yakni Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany dan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar.
"Kami terus pantau perkembangan. Kota Tangerang ingin sesegera mungkin (melaksanakan PSBB). Tapi kami akan selaraskan terlebih dahulu dengan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan," ungkap Arief dalam sesi wawancara di Apa kabar Indonesia Pagi TVOne, Senin (13/4).
Pemerintah Kota Tangerang juga sudah mempelajari dan merujuk sejumlah aturan, termasuk aturan Gubernur DKI Jakarta dan Gubernur Jawa Barat. Langkah tersebut agar pembatasan sosial di Tangerang sejalan dengan kebijakan PSBB di wilayah Jabodetabek.
"Kami melihat aturan itu jadi rujukan. Contohnya, operasional kendaraan umum di DKI dari pukul 6 pagi hingga 6 sore. Maka di Tangerang, kami sesuaikan dengan membatasi operasional kendaraan umum, yakni dari pukul 5 pagi hingga 7 malam," ungkap Arief.
Otoritas Kota Tangerang menyiapkan setidaknya 30 check point (pos pemeriksaan), yang meliputi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kota, serta jalan yang berbatasan dengan DKI Jakarta, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.
Bukan hanya itu, Walikota Arief juga mencatat ada 38 jalan lingkungan atau jalan tikus yang menjadi akses keluar masuk warga di perbatasan. Jalan-jalan tersebut juga tak luput dalam pengawasan. "Kami minta partisipasi masyarakat. Kemarin ada seorang Ketua RW yang membagikan video ke saya. Pak RW cukup aktif sosialisasi, jika ada warga yang lewat dan tidak memakai masker, maka akan disuruh pulang," tutur Arief.
Pemerintah Kota Tangerang menyiapkan paket bantuan kepada warga yang terkena dampak PSBB dan wabah corona. Berdasarkan pendataan pada Minggu lalu, jumlah warga terdampak di Kota Tangerang hampir mencapai 64.000 kepala keluarga (KK). Tangerang menyediakan bantuan senilai Rp 600.000 per KK. "Biayanya dikaver pemerintah pusat dan pemerintah daerah," ungkap Arief.
Untuk kemungkinan bertambahnya masyarakat terdampak, Pemerintah Kota Tangerang menyediakan layanan aplikasi Siaga Cegah Corona atau Sigacor untuk keperluan pendataan secara transparan. "Apabila ada warga warga terdampak yang tidak memiliki akses internet, silakan melaporkan diri ke RW setempat. Nanti kami akan lakukan verifikasi," ungkap Walikota Arief.
Selain tiga wilayah Tangerang Raya, lima wilayah penyangga ibu kota lainnya bersiap memberlakukan kebijakan PSBB menyusul DKI Jakarta. Kelima wilayah itu adalah Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kota Bogor dan Kabupaten Bogor.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
