KUR - JAKARTA. Realisasi kredit usaha rakyat (KUR) di Bali masih rendah, karena adanya persyaratan yang menghambat penyerapan KUR. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, sejauh ini, penyaluran KUR di Bali mencapai Rp 2,4 triliun atau baru 56% dari target penyaluran tahun ini yang sebesar Rp 4,3 triliun.
Kepala OJK Regional Bali dan Nusa Tenggara Hizbullah menjelaskan, hambatan tersebut di antaranya penerima atau calon debitur diwajibkan yang belum memiliki kartu kredit.
Persyaratan lain yang menghambat ruang gerak perbankan dalam penyaluran KUR, yaitu kartu identitas penerima kredit harus dalam bentuk KTP elektronik. "Sedangkan masih banyak debitur potensial di Bali, yang belum mengantongi kartu identitas baru tersebut, karena terkendala menyangkut administrasi kependudukan," katanya di Denpasar, Senin (13/11).
Meski demikian, mulai semester kedua tahun 2017, persyaratan wajib menggunakan KTP elektronik telah dipermudah, sehingga cukup dengan surat keterangan dari dinas terkait, debitur yang belum memiliki KTP elektronik sudah bisa mengakses KUR.
Hizbullah berharap agar perbankan melakukan diversifikasi terkait penyaluran KUR yang merata ke sejumlah sektor, khususnya yang selama ini masih minin penyerapan di antaranya pertanian, perikanan, industri pengolahan.
OJK mencatat hingga September 2017, total bank penyalur KUR di Bali terdiri dari sembilan bank yakni BRI, BNI, Mandiri, Maybank, BPD Bali, BCA, BRI Syariah, Bukopin dan Artha Graha.
Untuk target realisasi KUR, kata Hizbullah, ditentukan oleh kantor pusat perbankan masing-masing bukan dari kewenangan pemerintah atau OJK. (Dewa Wiguna)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
