JAKARTA. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi merasa kecewa dengan sikap Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama yang mengajukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015 "bodong" kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Sebab, lanjut dia, APBD yang diserahkan Pemprov DKI kepada Kemendagri bukanlah APBD hasil pembahasan bersama DPRD DKI. APBD yang diajukan juga bukan merupakan APBD yang sudah disahkan pada paripurna 27 Januari lalu.
"Saya sebagai Ketua DPRD merasa ditipu, apa yang dilaksanakan oleh eksekutif mengenai APBD 2015. Karena pada saat saya ketok palu, APBD 2015 tanggal 27 Januari sebesar Rp 73,8 triliun. Yang saya alami saat menyuruh eksekutif membeli rokok Djarum, ternyata yang dibeli adalah rokok Dji Sam Soe. Jadi, masalah buat saya karena saya harus bertanggung jawab kepada 106 anggota DPRD. Pembahasan per komisi kok enggak ada dan anggaran dikirim gelondongan saja ke Mendagri tanpa sepengetahuan DPRD," kata Prasetyo kesal dalam konferensi pers yang diselenggarakan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (13/2/2015).
Prasetyo mengaku jajaran Dewan telah mendapat surat Kemendagri perihal Raperda APBD DKI 2015. Ia mengklaim Kemendagri juga bingung atas penjabaran APBD yang diserahkan oleh DKI karena berbeda dengan pembahasan yang ada.
Selain itu, lanjut dia, DPRD DKI juga mengirim surat kepada Kemendagri atas APBD bodong tersebut. Menurut Prasetyo, DPRD hingga saat ini tidak mengirim APBD "versi DPRD" seperti yang dituding oleh Basuki sebelumnya.
Padahal, lanjut dia, seharusnya pihak eksekutif dengan legislatif memiliki hubungan baik sebagai mitra kerja. "Akhirnya, terjadilah provokasi seperti ini, padahal kita mitra, saya ini bukan kacung eksekutif dan sebaliknya. Untuk APBD ini, ayo bersama-sama dibahas dan kenyataan yang ada sekarang, terang benderang di media, bahwa saya adalah Ketua DPRD yang saeakan-akan mau mencopet atau apalah bahasanya dia, mencopet uang rakyat. Mereka bilang saya penipu, yang tertipu itu saya," ujar anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tersebut.
Selain itu, ia juga mengimbau kepada Basuki untuk lebih beretika dalam berbicara. Sebab, lanjut dia, permasalahan yang ada di Jakarta sudah terlalu banyak sehingga tidak sepatutnya seorang pemimpin hanya menyalahkan pihak lainnya.
"Saya ingin mengklarifikasi pernyataan Gubernur di sini bahwa saya bukanlah oknum. Saya sebagai pimpinan lembaga di sini melihat rancangan APBD 2015 yang diajukan ke Kemendagri bukan dokumen yang telah disepakati bersama. Sekali lagi kepada Gubernur, saya minta etikalah kalau bicara, bukan semata-mata saya atau eksekutif yang paling benar. Di sini tidak ada yang benar ataupun salah," kata Prasetyo.
Ahok tak terima
Gubernur Basuki naik pitam ketika disinggung perihal APBD yang dianggap tidak sah oleh DPRD. Hal itu ditengarai karena adanya perbedaan program di APBD yang telah disahkan pada paripurna 27 Januari lalu dan APBD yang diserahkan ke Kemendagri.
Selain itu, DPRD menganggap APBD yang diajukan DKI ke Kemendagri tidak sah karena tidak ada paraf Ketua DPRD selaku Ketua Badan Anggaran (Banggar).
"Makanya, itu yang saya bilang, kalau kami bisa berantem dengan DPRD. Kalian masih ingat enggak, waktu tahun 2012, saya minta potongan (anggaran) dan saya pangkas, tiba-tiba sudah masuk ke Mendagri (APBD) dalam bentuk bukan versi saya, makanya sekarang saya paksa pakai e-budgeting," kata Basuki kesal menjawab pertanyaan wartawan, di Balai Kota, Rabu (11/2/2015).
Saat itu, kata Basuki, DPRD DKI menyerahkan APBD versi mereka tanpa menggunakan sistem e-budgeting. Basuki pun telah mengomunikasikan hal ini kepada Mendagri Tjahjo Kumolo.
Kepada Tjahjo, Basuki berharap Kemendagri tidak menerima APBD versi DPRD. Menurut Basuki, melalui penggunaan e-budgeting, dokumen APBD yang diajukan ke Kemendagri tidak perlu paraf Ketua DPRD DKI. Setelah mendapat evaluasi Kemendagri, baru ditandatangani antar-eksekutif dengan legislatif.
"Sekarang enggak boleh pakai paraf lagi karena sudah pakai lock dan pakai password supaya tidak ada lagi orang si A, si B mengubah-ubah anggaran. Ini DPRD gila nih," ucap Basuki.
Dia menegaskan, Pemprov DKI tetap akan menjalankan sistem e-budgeting. Hanya beberapa pihak yang memiliki akun serta password untuk mengunci anggaran di e-budgeting, contohnya gubernur.
Apabila penyusunan anggaran tidak menggunakan e-budgeting, usulan anggaran "siluman" sebesar Rp 8,8 triliun dapat masuk ke APBD 2015.
"Itu kepentingan mereka. Makanya, pas ada usulan (anggaran siluman), saya tulis 'anggaran nenek lu Rp 8,8 triliun'. Selama ini (tugas) saya nyoret-nyoretin anggaran. Saya katakan anggaran 2013 anggaran 2014 saya ditipu (DPRD). Jadi, saya enggak terima kalau APBD versi DPRD ditandatangani terus diajukan ke Mendagri," kata Basuki.
Sekadar informasi, DKI baru menyerahkan dokumen APBD senilai Rp 73,08 triliun pada 4 Februari lalu.
Hingga kini, baru Pemprov DKI yang masih berkutat dengan APBD. Dari data Kemendagri, 33 provinsi lain di Indonesia sudah tepat waktu menyerahkan dokumen APBD secara lengkap.
UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebut dokumen APBD DKI masih belum lengkap. Beberapa lampiran dokumen yang belum lengkap ialah seperti ringkasan APBD serta lampiran 1A struktur pendapatan belanja dan pembiayaan.
Dokumen APBD yang diserahkan ke Kemendagri pun tidak dilengkapi dengan tanda tangan Ketua DPRD. Menurut DPRD, ada pertambahan kegiatan di APBD yang diajukan DKI ke Kemendagri.
Karena itu, APBD yang disahkan di paripurna pada 27 Januari lalu berbeda dengan APBD yang diajukan DKI ke Kemendagri. Semakin lama waktu penyelesaian pembahasan anggaran ini, maka akan sangat berpengaruh pada terserapnya anggaran tahun ini.(Kurnia Sari Aziza)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
