PEMINDAHAN IBU KOTA - JAKARTA. Presiden Joko Widodo sudah menetapkan Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru. Nantinya, ibu kota anyar tersebut akan berada di dua kabupaten, yakni Kabupaten Kutai Kartanegara dan sebagian di Kabupaten Penajam Passer Utara.
Bagaimana masyarakat menyikapi pemindahan ibu kota tersebut? Hasil survei Kedai Kopi menunjukkan, 39,8% atau sebagian besar responden tidak setuju dengan pemindahan ibu kota. Sedangkan yang setuju sebesar 35,6%. Sisanya, sebesar 24,6% memilih untuk tidak beropini.
Baca Juga: Waduh, status daerah khusus akan dicabut dari Jakarta setelah ibu kota pindah
Survei tersebut dilakukan pada 14-21 Agustus 2019 di 34 provinsi di seluruh Indonesia.
Menurut Direktur Eksekutif Kedai Kopi Kunto Wibowo, responden yang paling banyak tidak setuju berasal dari Jakarta. "Penduduk DKI Jakarta tentu saja yang paling terdampak dari rencana perpindahan ini, tidak mengherankan jika mereka paling banyak yang tidak setuju," kata Kunto dalam keterangan tertulis, Selasa (27/8).
Sebesar 95,7% responden yang berasal dari DKI Jakarta mengekspresikan ketidaksetujuannya terhadap kepindahan ibu kota. Kunto menambahkan, reaksi negatif masyarakat Jakarta disebabkan belum adanya kejelasan apa yang akan terjadi di DKI Jakarta setelah pemindahan ibu kota.
Baca Juga: Mendagri: Wilayah ibu kota Kaltim akan seperti Putrajaya Malaysia atau BSD
Sementara 48,1% responden dari pulau Kalimantan menyatakan setuju terhadap rencana pemindahan ibu kota. Responden dari pulau Sulawesi memiliki persentase persetujuan terbesar terhadap rencana pemindahan ibu kota, yakni 68,1%.
Pendiri Lembaga Survei Kedai Kopi Hendri Satrio menganggap, pemindahan ibu kota hanya sekadar wacana jika tanpa ada persetujuan dari DPR.
Meski begitu, Hendri mengakui bahwa kejelasan posisi ibu kota baru yang diumumkan Jokowi akan memberikan legacy kepada Indonesia. Pemerintah juga dianggap sudah percaya diri bahwa DPR akan menyetujui rencana ini, melihat komposisi perolehan kursi koalisi pemerintah yang di atas 50%.
Baca Juga: Pengamat: Ibu kota baru harus ditopang transportasi modern dan ramah lingkungan
Ketiga, kajian mengenai pemindahan ibukota yang sudah lengkap dan menyeluruh. Meski begitu, Hendri menganggap pemerintah perlu menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat mengenai rencana ini agar tidak terkesan terburu-buru.
"Alasan utamanya harus disampaikan kenapa ini harus segera pindah, sehingga masyarakat Jakarta, Kaltim dan Rakyat Indonesia juga bersiap", kata Hendri.
Baca Juga: Meski mendukung, Ridwan Kamil kritik disain ibu kota baru
Survei kepindahan ibu kota ini dilakukan pada tanggal 14-21 Agustus 2019 di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Sebanyak 1200 responden diwawancarai secara tatap muka dengan metode pencuplikan multi stage random sampling. Margin of error survei ini adalah +/- 2,83% pada tingkat kepercayaan 95%. Survei ini didanai secara swadaya oleh Lembaga Survei Kedai Kopi.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Survei: Mayoritas Responden di Jakarta Tak Setuju Ibu Kota Pindah"
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
