PAPUA - JAKARTA. Keputusan Pemerintah Provinsi Papua mengusir warganya yang bermukim di Mess Cendrawasih, Tanah Abang, Jakarta Pusat mendapat sorotan. Sejumlah pihak menyayangkan keputusan tersebut. Pemprov Papua ingin mengosongkan tempat tersebut secara sepihak.
Wakil Ketua Umum DPP Angkatan Muda Pembaruan Indonesia (AMPI) Abraham Sridjaja menyayangkan sikap Pemerintah Provins Papua yang mengusir warganya yang bermukim di Mess Cendrawasih.
Pihaknya pun siap memberikan bantuan hukum dan advokasi kepada warga Papua yang mau digusur tersebut.
"Sangat disayangkan langkah Pemprov Papua yang berusaha untuk mengosongkan lokasi tersebut secara sepihak dan arogan," kata Abraham dalam keterangannya, Rabu (26/10/2022).
Menurut Abraham, ada sekitar 1000-an warga Papua yang masih menggantungkan hidupnya dengan menetap di Mess Cendrawasih ini.
Baca Juga: Antisipasi Krisis Pangan, Pemerintah Diminta Siapkan Lumbung Pangan di Setiap Desa
Memang mayoritas dari mereka telah mengantongi KTP DKI Jakarta, namun bukan berarti ini menjadi pembenaran bagi Pemprov Papua untuk menggusur mereka dari mess tersebut. Apalagi mereka telah menetap disini sejak tahun 1964, sejak era Presiden Soekarno.
"Bahwa Pemprov Papua untuk mengusir warga yang telah menetap lebih dari 50 tahun di tempat tersebut dibutuhkan eksekusi yang hanya dapat dilakukan apabila ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewjisde)," tegasnya.
Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum Barisan Pemuda Nusantara (Bapera) ini menilai seharusnya Pemprov Papua berkoordinasi dengan Pemerintah DKI Jakarta dan mengundang warga untuk duduk bersama dan memikirkan solusi bersama mengingat banyaknya warga yang tinggal di lokasi tersebut.
Namun yang terjadi, provinsi yang dipimpin Gubernur Lukas Enambe ini malah melakukan tindakan sewenang-wenang mematikan air PAM hingga aliran listrik di mess tersebut. Tragisnya, sempat ada upaya paksa Satpol PP Pemda Papua agar melakukan pengosongan mess tersebut.
Baca Juga: Pj Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw Sarankan Lukas Enembe Mundur
"Saya kira ini merupakan tindakan ceroboh dan tidak manusiawi apalagi dilakukan oleh seseorang yang seharusnya menjaga dan melindungi warganya," ujar Abraham.
Abraham menambahkan, sejatinya memang sudah ada wacana dari Pemprov Papua untuk mencarikan tempat baru bagi para warga Papua di DKI Jakarta ini untuk pindah ke Serang Banten. Sayangnya, sampai saat ini belum ada upaya mediasi atau dialog membahas ini lagi secara matang.
Sementara wilayah baru ini ternyata jauh dari kata layak untuk ditempati. Abraham memastikan akan membantu advokasi 1000-an warga Papua ini agar mendapat perlakuan adil dari Pemprov Papua.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
