VIRUS CORONA - JAKARTA. Jumlah pasien positif Covid-19 di Jakarta sebanyak 727 orang per Senin (30/3/2020) pukul 18.00 WIB. Data terbaru mengenai kasus Covid-19 itu bisa dilihat melalui situs web corona.jakarta.go.id.
Dari 727 pasien yang terinfeksi virus corona tipe 2 (SARS-CoV-2), alamat 477 orang sudah diketahui, sedangkan tempat tinggal 250 pasien lainnya masih belum diketahui. Berdasarkan peta sebaran kasus di situs web tersebut, alamat 477 pasien itu tersebar di 168 kelurahan.
Artinya, dari total 267 kelurahan di Jakarta, ada 99 kelurahan yang tidak ditemukan kasus positif Covid-19 per Senin kemarin. Meski tidak ada kasus positif, ada sejumlah pasien yang menunggu hasil pemeriksaan laboratorium, yang beralamat di kelurahan-kelurahan tersebut.
Baca Juga: Cegah corona (covid-19), desa diminta membuat pos jaga 24 jam
Selain itu, tempat tinggal 250 pasien positif yang belum diketahui alamatnya bisa saja tinggal di salah satu kelurahan dari daftar 99 kelurahan tersebut. Hal lain yang perlu diketahui, catatan Kompas.com, berdasarkan data pada 24 Maret 2020, pasien positif Covid-19 ditemukan di Kelurahan Tangki, Jakarta Barat, dan Kelurahan Semper Timur, Jakarta Utara. Masing-masing terdapat satu kasus di dua kelurahan tersebut.
Namun, berdasarkan data sejak 26 Maret hingga Senin kemarin, kasus positif Covid-19 tidak lagi ditemukan di dua kelurahan tersebut. Jaga wilayah tak terinfeksi Covid-19 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menginstruksikan para wali kota dan bupati untuk menjaga masing-masing wilayah yang tidak terinfeksi virus corona.
Baca Juga: Cegah penyebaran corona, pemerintah hentikan sementara kunjungan dan transit WNA
Hal itu disampaikan Anies dalam teleconference pada 27 Maret 2020. Video teleconference itu diunggah melalui akun YouTube Pemprov DKI Jakarta. "Saya meminta kepada para wali kota untuk menggerakkan jajaran di bawahnya, dari mulai camat, lurah, RT, RW, bahkan termasuk mungkin karang taruna, untuk membuat batas-batas menjaga wilayah bersih tidak tertular," kata Anies.
Anies meminta para wali kota untuk memikirkan cara pembatasan tersebut. Pembatasan itu harus tetap memikirkan pemenuhan kebutuhan logistik warga. "Intinya, di tempat bersih harus ada kontrol pergerakan orang. Orang yang keluar masuk harus ada pengendaliannya," ucapnya.
