MEDAN. Aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Belawan lumpuh usai penahan beberapa pengurus Koperasi Upaya Karya yang diduga melakukan pemerasan terhadap pengusaha, Rabu (2/11).
Ketika mengadu ke Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut di Medan, anggota Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Koperasi Upaya Benget Saroha Sitinjak mengatakan, aktivitas bongkar muat itu lumpuh sejak penahanan pengurus koperasi pada 31 Oktober 2016.
Dalam penangkapan yang dilakukan tim Mabes Polri tersebut, seluruh pengurus Koperasi Upaya Karya dibawa untuk dimintai keterangan. Buruh bongkar muat di Pelabuhan Belawan mendapatkan informasi jika seluruh pengurus koperasi tersebut telah ditahan di Mako Satuan Brimob Polda Sumut.
Sejak 31 Oktober, 24 orang pengurus koperasi itu tidak kelihatan lagi. Disebabkan tidak adanya pengurus Koperasi Upaya Karya yang muncul lagi, buruh juga tidak dapat melakukan aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Belawan.
Selain tidak ada penanggung jawab dalam aktivitas bongkar muat, tidak adanya pengurus koperasi menyebabkan buruh bongkar muat yang berjumlah sekitar 3.500 di Pelabuhan Belawan juga tidak gajian. Selain tidak ada penanggung jawab, buruh juga takut melakukan bongkar muat karena banyak area yang dipasanggaris polisi oleh pihak kepolisian.
"Nanti kalau kami masuk, malah ditangkap pula. Jadi, kalau pun buruh datang, cuma duduk-duduk saja," kata Benget salah satu buruh pelabuhan. Kalangan buruh bongkar muat mengharapkan dukungan DPRD Sumut agar dapat bekerja kembali di Pelabuhan Belawan.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut, Brilian Moktar mengatakan, pemberantasan pungli di berbagai lini merupakan kebijakan dan atensi pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
Pihaknya akan mencari cara agar buruh dapat bekerja lagi, tanpa harus mengganggu proses hukum yang dilakukan pihak kepolisian. Pihaknya juga mengharapkan pihak kepolisian arif dalam menangani kasus itu. "Jangan sampai proses hukum justru menelantarkan buruh," tegas Brilian.
Aktivitas bongkar muat sangat dibutuhkan di Pelabuhan Belawan agar barang-barang milik pengusaha tidak terlantar yang dapat menghambat aktivitas perekonomian. Ia menyarankan agar buruh bongkar muat untuk memilih kembali pengurus Koperasi Upaya Karya supaya ada penanggung jawab atas aktivitas di Pelabuhan Belawan.
(Irwan Arfa)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
