JAKARTA. Anggaran perbaikan pagar di SDN Cengkareng Barat 19 Pagi, Jakarta Barat, mencapai Rp 2 miliar. Usulan anggaran ini lebih besar dari sekolah lain yang mendapatkan alokasi anggaran Rp 800 juta. Pihak sekolah menyatakan tidak tahu alokasi pemagaran lingkungan sekolahnya bisa mencapai sebesar itu.
Di dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2015, DKI Jakarta menganggarkan dana proyek pengadaan pagar di sejumlah sekolah. Anggaran pengadaan pagar itu dipatok Rp 800 juta-Rp 2 miliar.
Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Barat mengusulkan 10 sekolah yang mengajukan pengadaan pagar. Sembilan sekolah di antaranya adalah sekolah dasar (SD) dan satu sekolah menengah pertama (SMP). Di RAPBD, sekolah yang mendapat anggaran dana paling besar senilai Rp 2 miliar adalah SDN Cengkareng Barat 19 Pagi. Sekolah lainnya hanya mendapatkan alokasi dana Rp 800 juta.
Kepala SDN Cengkareng Barat 19 Pagi Sumiharti, Jumat (6/3), mengatakan, dirinya tidak pernah mengusulkan besaran dana pemagaran.
Sumiharti menegaskan, pihaknya sebatas mengusulkan pemagaran dan perbaikan paving blok sejak 2013 lalu. Ia tidak mengerti berapa estimasi dana pembangunan pagar seluas 8.755 meter persegi dan setinggi 2 meter itu. Ia menduga dana cukup besar itu sekaligus untuk meninggikan tanah di sekitar pagar.
"Kami tidak tahu mengapa bisa sebesar itu. Kami hanya mengajukan permohonan proposal lengkap dengan foto-foto kerusakan sekolah," kata Sumiharti.
Usulan itu diajukan karena SDN Cengkareng 19 Pagi sering tergenang banjir. Lahan sekolah juga dimanfaatkan warga untuk beternak kambing dan bebek. Nantinya, pagar beton diharapkan mempertegas batas lahan sekolah dan tanah warga. Pagar juga diharapkan menjadi tanggul penahan luapan saluran air dari kompleks Taman Palem.
Sebagian area sekolah itu saat ini hanya dipagari bambu. Tembok pagar lama yang dibangun sejak tahun 1990-an jebol dan rusak. Hanya terlihat kerangka pagar dan sisa batu bata. Saat banjir, 329 siswa belajar di ruang kelas di lantai II.
Beberapa proyek pengadaan alat dan jasa di Jakarta Barat memang disinyalir termasuk dalam dugaan dana siluman Rp 12,1 triliun yang masih menjadi polemik antara eksekutif dan legislatif.
Ada selisih anggaran Rp 99 juta dalam anggaran perbaikan pagar sekolah yang tercantum dalam dokumen RAPBD versi DPRD dan pemerintah. Anggaran versi pemerintah lebih besar.
Soal besarnya anggaran pemagaran di SDN Cengkareng Barat 19 pagi itu, Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Barat Slamet Widodo belum bisa dimintai konfirmasi.
Selain perbaikan sekolah, dugaan dana siluman yang masuk dalam RAPBD 2015 itu antara lain program e-SMS di tingkat SD senilai Rp 5 miliar. Empat wilayah yang mengajukan usulan anggaran e-SMS itu antara lain SDN se-Kecamatan Palmerah, SDN se-Kecamatan Kebon Jeruk, SDN se-Kecamatan Kembangan, dan SDN se-Kecamatan Grogol Petamburan.
Hak publik
Seiring kisruh RAPBD DKI Jakarta 2015 yang tidak kunjung selesai hingga menginjak pekan kedua ini, informasi makin mengalir deras di media massa dan media sosial.
Kisruh ini sampai menarik perhatian data scientist, antara lain, Ainun Najib, Pahlevi Fikri Auliya, dan Ruly Achdiat Santabrata. Ketiganya berinisiatif menyajikan RAPBD versi DPRD dan DKI kemudian diolah agar mudah dibaca publik. Publik kini bisa mengakses kedua versi RAPBD di rapbd-dki.kawalapbd.org. Mengikuti panduan di situs itu, warga bisa dengan mudah memasukkan kata kunci kegiatan/mata anggaran yang ingin diketahui dan dibandingkan.
"Ke depannya, saya berharap makin banyak data publik yang dibuka ke masyarakat karena itu hak masyarakat," kata Ainun, yang kini bermukim di Singapura, saat dihubungi via telepon, Rabu (4/3) lalu.
Selain menyoroti anggaran, publik juga turut berkomentar atas tingkah laku eksekutif dan legislatif yang bertikai. Setelah muncul #saveahok di Twitter, kini #savehajilulung menjadi trending topic dunia. Jika dalam #saveahok, netizen lebih banyak menyuarakan dukungan, sedangkan di #savehajilulung lebih banyak berisi sindiran.
Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD DKI Jakarta Maman Firmansyah menyatakan keprihatinannya. "Setiap orang bisa berbicara dan berkomentar apa saja di media sosial. Saya tidak bisa menghalangi," katanya.
Dia menduga, ada pihak-pihak yang mengoordinasi keramaian di media sosial itu dan menggiring opini seolah persoalan RAPBD adalah persoalan pribadi antara Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana (PPP) dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
Sepanjang Jumat, Lulung tidak terlihat di Gedung DPRD DKI Jakarta. Saat dihubungi lewat telepon selulernya, dia tidak menjawab. (FRO/DEA/NEL)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
