DKI JAKARTA - JAKARTA. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun 2019 diprediksi defisit Rp 6,39 triliun. Alasannya, pendapatan berupa dana bagi hasil dari pemerintah pusat sebesar Rp 6,39 triliun belum disetorkan ke kas Pemprov DKI.
Dana bagi hasil salah satunya diberikan berdasarkan pajak yang diterima pemerintah pusat dari objek pajak di daerah. Karena itu, pemerintah pusat memberikan dana bagi hasil dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) kepada pemerintah daerah.
Baca Juga: Bea balik nama bakal naik bulan depan, APM bersiap naikkan harga jual kendaraan
"Yang paling menonjol itu dana bagi hasil kami yang kurangnya sangat jauh. Triwulan keempatnya tidak dibayarkan, mungkin di-pending untuk nanti tahun 2020. Yang 10 persen di triwulan ketiga juga belum disampaikan," kata Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (15/11).
Saefullah menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta saat ini masih terus menggenjot pendapatan dari sektor pajak agar defisit pada akhir tahun 2019 tidak membengkak. Per 11 November 2019, realisasi pendapatan dari sektor pajak sebesar Rp 33,5 triliun dari target Rp 44,5 triliun.
"Pendapatan pajak kami trennya lagi naik terus, lagi kami kejar terus. Ini kan masih ada waktu 1,5 bulan lagi. Historinya dibanding beberapa tahun, Desember itu selalu bagus pendapatannya," kata dia.
Baca Juga: Pemprov DKI Jakarta lelang 12 jabatan, ini perinciannya
Sejumlah program ditahan
Dengan adanya prediksi APBD 2019 defisit, Pemprov DKI Jakarta menahan realisasi sejumlah program. Salah satunya yakni pembebasan tanah untuk normalisasi sungai dan waduk dengan anggaran Rp 500 miliar.
Pemprov DKI memprioritaskan program lain yang sudah berkontrak dengan pihak ketiga. Selain pembebasan lahan, Saefullah tidak menjelaskan program lain yang dibatalkan karena prediksi anggaran defisit.
