Aturan lengkap PPKM Level 4 Jakarta, ini rinciannya

Senin, 26 Juli 2021 | 04:03 WIB Sumber: Kompas.com
Aturan lengkap PPKM Level 4 Jakarta, ini rinciannya

ILUSTRASI. Presiden Joko Widodo mengumumkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Level 4 Jawa Bali kembali diperpanjang. ANTARA FOTO/Biro Pers - Setpres/hma/rwa


PPKM - JAKARTA. Pada Minggu (25/7/2021), Presiden Joko Widodo mengumumkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Level 4 Jawa Bali kembali diperpanjang. Ini termasuk pemberlakukan PPKM Level 4 Jakarta (PPKM Jakarta diperpanjang).  

Dalam PPKM Level 4, ada beberapa perubahan perubahan, terutama terkait pelonggaran usaha kecil seperti pedagang kaki lima. PPKM Level 4 artinya sebenarnya hampir serupa dengan PPKM darurat yang kini sudah tak lagi digunakan. 

Ini karena secara umum, ketentuan kedua PPKM tersebut masih sama. Ketentuan PPKM level 4, termasuk PPKM Jawa Bali, diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 22 Tahun 2021 tentang PPKM Level 4 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali. 

Sebelum pengumuman perpanjangan PPKM Level 4, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan sudah menetapkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 925 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 selama lima hari sejak 21 Juli - 25 Juli 2021. 

Baca Juga: Pemerintah beri bantuan di wilayah PPKM level 4 Rp 1,2 juta tiap pelaku usaha

Berikut aturan lengkap PPKM Level 4 Jakarta 

1. Kegiatan pada tempat kerja/perkantoran 

Sektor non esensial: 

  • Work From Home (WFH) sebesar 100 persen 

Sektor esensial keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan selama PPKM Level 4 Jakarta: 

  • Work From Office (WFO) sebesar 50 persen untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan Work From Office (WFO) sebesar 25 persen untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat 

Baca Juga: PPKM diperpanjang, testing dan tracing 7 wilayah aglomerasi Jawa-Bali ditingkatkan

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

Terbaru