PEMINDAHAN IBU KOTA - JAKARTA. Wilayah yang menjadi calon Ibu Kota Negara Indonesia di Kalimantan Timur berada pada zona dengan tingkat risiko ancaman bencana rendah hingga sedang.
Berdasarkan data dari alat kaji potensi bencana InaRisk, ancaman risiko bencana yang bisa terjadi di antaranya dari hidrometeorologi seperti banjir, terutama di wilayah muara sungai.
Deputi Bidang Sistem dan Strategi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Wisnu Widjaja mengatakan, risiko tersebut bersifat dinamis, yang artinya hal itu bisa berkembang apabila terdapat beberapa faktor pendukung seperti tata kelola ruang yang tidak baik, tidak memperlatkan kajian lingkungan dan faktor urbanisasi.
Baca Juga: Ambil alih bisnis LNG dari Pertamina, PGN: Masih dalam tahap transisi
"Risiko ini dinamis, kalau banyak manusia di sana bisa berkembang menjadi tinggi ancaman bencananya khususnya hidrometrologi, karena ini hubungannya dengan lingkungan. Kalau manusia masuk dan tinggal di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) maka akan ada ancaman. Semua itu disebabkan oleh manusia," kata Wisnu dalam siaran persnya, Jumat (30/8).
Potensi ancaman gempa dan tsunami, menurut Pakar dan Peneliti Tsunami dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Widjo Kongko mengatakan bahwa tingkat risiko ancaman bencana Kalimantan Timur berada pada level rendah hingga sedang.
Berdasarkan kajian hipotesisnya, potensi risiko dari gempa dan tsunami ini merupakan dampak dari wilayah lain seperti dari Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan.
Baca Juga: Ibu kota pindah, beban listrik di Jakarta diprediksi akan berkurang 1.000 MW
Sedangkan potensi dari tsunami yang disebabkan longsoran bawah laut, Widjo mengatakan ada tiga titik lokasi yang berpotensi di wilayah Selat Makassar dengan potensi kerawanan hanya 4%.
"Misalpun ada (gempa dan tsunami), itu berasal dari wilayah lain seperti Sulawesi dengan tingkatan risiko rendah hingga sedang. Kendati demikian harus disimulasikan melalui pemodelan," Kata Widjo.
Menyinggung potensi kebakaran hutan dan lahan, Plt. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Agus Wibowo tak menyangkal bahwa Kalimantan Timur masih berada pada peringkat ke-5 dengan total luas lahan yang terbakar mencapai 4.430 hektar dari 34 provinsi di Indonesia.
Baca Juga: Pemerintah perlu perhatikan kehandalan sistem PLN dalam Perpres kelistrikan yang baru
Sedangkan peringkat pertama kasus karhutla adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan total luas 71.712 hektar berdasarkan data per Juli 2019. Hal itu menjadi kajian yang akan menjadi perhatian khusus bagi pemerintah pusat dan tentunya pemerintah daerah dan segala unsur yang terkait.
"Kaltim ini peringkat ke lima se-Indonesia. Kasus terparah ada di NTT," kata Agus.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
