BMKG - JAKARTA. Pemprov DKI mengungkapkan langkah-langkah strategis yang diambil oleh dalam menghadapi cuaca ekstrem dan potensi banjir yang diperkirakan akan melanda wilayah Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek).
Menurut Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, salah satu langkah utama yang dilakukan adalah modifikasi cuaca dan optimalisasi infrastruktur pengendalian banjir.
Mengutip Infopublik.id, Teguh menyampaikan hal itu saat menghadiri rapat koordinasi pimpinan yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno di Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024).
Rapat tersebut membahas antisipasi dampak curah hujan ekstrem yang diprediksi terjadi pada Desember 2024 hingga Januari 2025.
Teguh menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta telah melakukan berbagai upaya mitigasi untuk mengantisipasi banjir akibat cuaca ekstrem. Salah satunya adalah dengan mengoptimalkan seluruh infrastruktur penanganan banjir, yang memungkinkan genangan air surut lebih cepat dan lebih efektif.
"Dalam rapat ini, kami mendapatkan arahan dari pemerintah pusat dan lembaga terkait untuk menghadapi cuaca ekstrem dan antisipasi banjir. Kami siap mengikuti arahannya, dan kami juga siap bersinergi serta berkolaborasi dengan berbagai lembaga untuk menghadapi musim penghujan ini, termasuk mengoptimalkan infrastruktur penanganan banjir yang sudah tersedia," ungkapnya.
Baca Juga: Ada Pajak Alat Berat dan PPN 12%, Prospek Industri Alat Berat Nasional Makin Suram
Menurutnya, infrastruktur penanganan banjir yang ada, seperti saluran makro di DKI Jakarta, mampu menampung curah hujan hingga 150 mm per hari. Namun, jika curah hujan melebihi 250 mm per hari, infrastruktur ini akan kewalahan.
Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta bersama BMKG dan BNPB melakukan modifikasi cuaca yang telah dilakukan pada 7-9 Desember 2024 dan akan terus dilakukan secara bertahap hingga awal 2025.
Teguh menambahkan, anggaran untuk modifikasi cuaca sudah disiapkan melalui pos anggaran rutin Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta sebesar Rp 4,3 miliar.
Namun, apabila anggaran tersebut habis, Pemprov DKI Jakarta siap menggunakan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT), yang akan segera dikoordinasikan dengan BNPB.
Baca Juga: Resmi, UMP 2025 Naik 6,5%, Jakarta Tertinggi, Jateng Paling Rendah
"Jika kami menggunakan dana BTT, maka kami harus mengeluarkan status kondisi darurat. Namun, dengan dana yang masih cukup, kami siap melanjutkan modifikasi cuaca hingga akhir tahun, dan kami juga telah menganggarkan untuk RAPBD 2025," tegasnya.
Sebagai bagian dari antisipasi dampak banjir, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk menghadapi banjir. Evakuasi dini diharapkan dapat dilakukan secepatnya untuk meminimalkan dampak bencana.
Teguh juga bilang, apabila banjir terjadi pada hari kerja atau weekday, Pemprov DKI Jakarta akan mempertimbangkan kebijakan Work From Home (WFH), baik untuk siswa sekolah maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) DKI Jakarta.
"Mudah-mudahan kebijakan ini bisa diterapkan di kementerian dan lembaga juga, karena banjir saat weekday memiliki dampak yang lebih besar dibandingkan saat weekend," jelas Teguh.
Tonton: Penumpang Perlu Instal Aplikasi LRT Jakarta
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
