Digitalisasi dan integrasi sistem, percepat kebangkitan ekonomi Jawa Timur

Rabu, 17 November 2021 | 19:12 WIB   Reporter: SS. Kurniawan
Digitalisasi dan integrasi sistem, percepat kebangkitan ekonomi Jawa Timur

Road to IDC (Indonesia Digital Conference) Jawa Timur bertema Digitalisasi, Kunci Akselerasi Jawa Timur Bangkit yang diselenggarakan secara daring oleh Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Rabu (17/11/2021).


UMKM - SURABAYA. Digitalisasi kini menjadi kata kunci di sektor publik dan dunia usaha. Ini perlu diperkuat dengan integrasi sistem, sehingga mengubah tabiat dan perilaku dari paper-based (berbasis kertas) menjadi paperless (hemat kertas).

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan, saat ini masih terjadi upaya digitalisasi tanpa melakukan perubahan proses bisnis. 

"Sekarang orang bisa melakukan aplikasi online, masuk meja depan. Karena proses tidak dibuat lebih sederhana, akhirnya numpuk di meja depan,” katanya di acara Road to IDC (Indonesia Digital Conference) Jawa Timur, Rabu (17/11).

Itu terjadi karena aplikasi membuat banyak orang lebih mudah mengakses, tapi layanan yang dirasakan tetap lambat. Soalnya, informasi layanan lanjutan tidak disampaikan dengan jelas. 

“Ini yang menyebabkan masyarakat tak antusias terhadap opsi digital. Mereka tidak yakin apakah akan dilayani," ujar Emil di acara bertajuk Digitalisasi, Kunci Akselerasi Jawa Timur Bangkit tersebut. 

Baca Juga: Dorong ekspor, Kemkop UKM fasilitasi sertifikasi HACPP bagi sejumlah UMKM

Emil menyebutkan, pekerjaan rumah pemerintah adalah menjadikan digitalisasi bukan sebagai kosmetik belaka. 

"Proses bisnis kita masih paper-based, bukan paperless. Sering proses digital mempersulit, bukan mempermudah. Aspek kemudahan dan kesederhanaan harus dipikirkan saat kita mendigitalisasi proses," ungkap dia.

Emil mencontohkan, masih perlu fotokopi kartu keluarga dan kartu tanda penduduk saat mengurus sesuatu. Seharusnya, itu sudah ada di data base pemerintah. 

"Buat apa diulang-ulang? Saya bilang begini karena kita masih berproses. Tapi di sisi lain kita harus hargai proses ke sana," katanya di acara yang digelar secara daring oleh Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI).

Di sisi dunia usaha, Head of Small Medium Enterprise Partnership Programme PT Pertamina Rudi Ariffianto menjelaskan, perusahaannya telah menggunakan teknologi digital secara komprehensif untuk mendongkrak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) binaan. 

Baca Juga: Smesco dan Lakon Indonesia mengembangkan siluet fashion Indonesia bagi UMKM

"Dalam 1,5 tahun ini, kami sudah melakukan 414 pelatihan yang diikuti 11.955 UMKM. Teknologi digital memudahkan semua. Kami melakukan 33 pameran online dan offline dengan diikuti 292 mitra binaan," sebut dia.

Hasilnya, 656 mitra UMKM binaan Pertamina memiliki izin dan sertifikasi usaha. Sementara 1.935 mitra UMKM binaan dan 4.845 mitra UMKM binaan melalui Rumah BUMN naik kelas pada 2019-2021. 

"Ada 291 mitra binaan yang omzetnya bertambah dan 61 UMKM yang mengglobal menjadi eksportir baru," beber Rudi. Semua itu, dia menambahkan, tak lepas dari sembilan program unggulan Pertamina. 

Pertama, UMK Academy. UMKM mitra binaan mendapat pembelajaran dan akselerasi agar bisa berprestasi dan naik kelas. Kedua, hibah teknologi tepat guna bagi UMKM yang berkeinginan kuat untuk berkembang. 

Ketiga, sertifikasi dan perizinan. Keempat, display product SME. Kelima, e-learning. "Kami siapkan agar UMKM berlatih mandiri," kata Rudi. 

Baca Juga: Menteri Investasi siap fasilitasi De Heus bangun industri pakan ternak di Jawa Timur

Keenam, publikasi UMKM. "Kami mencatat ada lima ribu pemberitaan pada 2020 tentang UMKM binaan Pertamina. Kami harapkan pemberitaan bisa efektif mendorong pemasaran produk UMKM kita," kata Rudi. 

"Kami cantumkan link pemasaran dalam pemberitaan, sehingga masyarakat bisa bertransaksi langsung. Kami juga sediakan alat pajang digital di sosial media," imbuhnya.

Ketujuh, penjualan produk UMKM melalui e-commerce. "Kami bekerjasama dengan Idea dan beberapa pengelola e-commerce agar bisa menjadikan mitra UMKM binaan Pertamina lebih ramah digital, bisa mengelola marketplace sebaik mungkin," ujar Rudi. 

"UMKM binaan kami banyak yang sudah punya akun. Tapi, bagaimana mengonversi akun agar bisa menghasilkan transaksi penjualan, perlu pelatihan lebih banyak lagi," tambah dia.

Kedelapan, katalog SME 100. Katalog ini juga bisa menjadi sarana publikasi. Kesembilan, program eksibisi atau eksibisi virtual. "Pandemi membuat kami adaptif dan membuat eksibisi pertama di Indonesia yang sophisticated (kompleks) persiapannya,” kata Rudi. 

Baca Juga: Kemenperin terus dorong pengembangan kawasan industri halal

Tahun ini, bekerjasama dengan Kementerian Desa, Bank Indonesia, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pertamina mengadakan eksibisi yang melibatkan 200 lebih UMKM binaan. 

Dalam acara SMEXPO itu, lebih 2.000 UMKM binaan yang mendaftar. “Kami berharap, bisa meningkatkan kapabilitas UMKM agar lebih resilience dalam menghadapi distraksi baru dan memperluas pasar," sebut Rudi.

Sementara di bidang pemerintahan, Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sama-sama terus mengembangkan teknologi digital untuk pelayanan publik. 

"Sekitar 40,15 persen Bojonegoro adalah kawasan hutan. Tapi kami tak putus asa. Kami siapkan Bojonegoro Smart City dan Bojonegoro sudah satu data," kata Bupati Bojengoro Anna Mu'awanah.

Pemkab Bojonegoro menciptakan 100.000 lapangan kerja dan melakukan pelatihan teknologi informasi. Selin itu, memberikan pelatihan operator sistem informasi desa. 

Baca Juga: BNI dukung petani porang dengan menyalurkan KUR

“Kami juga baru saja mengubah regulasi, membuat muatan lokal digitalisasi di masing-masing sekolah yang kami tuangkan dalam kurikulum sejak SD," kata Anna. 

"Selain kami menggunakan tenaga pengajar, kami juga merekrut P3K untuk sektor-sektor teknologi informasi. Saat ini terdapat tenaga teknologi informasi sebanyak 26 orang yang bekerja di Dinas Kominfo," imbuhnya.

Sedang Pemerintah Kota Surabaya berupaya membudayakan masyarakat agar mencintai produk lokal melalui digitalisasi melalui aplikasi E-Peken. 

"Semua aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemkot wajib membeli kebutuhan bahan pokok lewat aplikasi E-Peken," ungkap Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Surabaya Muhammad Fikser.

Saat ini ada 253 toko kelontong yang tergabung dengan E-Pekan binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surabaya. Selain itu, ada UMKM yang menjual kerajinan, pakaian, dan kuliner. 

"ASN dipaksa membeli. Bagaimana cara kontrolnya? Semua ASN sudah punya akun, dari monitoring bisa dilihat tanggal transaksinya," ujar Fikser.

Baca Juga: Jokowi: Industri otomotif membawa gerbong UMKM penyuplai komponen yang tidak sedikit

Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Jawa Timur Arumi Bachsin mengingatkan, kecintaan terhadap produk lokal bukan hanya harus ditumbuhkan oleh konsumen. 

"Penyedia barang UMKM harus mulai punya pride (kebanggaan)," katanya. Artinya, UMKM juga harus menjaga mutu agar tak mengecewakan. 

Ketua AMSI Jawa Timur Arief Rahman percaya, Jatim memiliki kekuatan ekonomi untuk bisa berkembang di masa pandemi dengan digitalisasi. 

"Kita tahu pemerintah daerah dalam beradaptasi dengan kondisi ini lebih mengedepankan digitalisasi dan penggunaan teknologi secara lebih masif lagi. Penetrasi internet yang mencapai 73,7 persen, harus dioptimalisasi," ujarnya. 

Sesi webinar AMSI Jatim ini didukung oleh kampus-kampus di antaranya Universitas Maarif Hasyim Latif, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, STIKES ICsada Bojonegoro, STAI Attanwir (Bojonegoro), Universitas Yos Soedarso, Stikosa AWS, dan Universitas Dr. Soetomo.

IDC AMSI 2021 juga mendapat dukungan dari Google, BNI, Astra, Bank Raya, PLN, Pertamina, bank BJB, Bank Central Asia (BCA), Bank Pembangunan Daerah Bali, Bank Jatim, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Bali Mall, Kedai Tiga Nyonya, MS Glow, dan Bank Kaltimtara.

Selanjutnya: UMKM makanan & minuman Jatim minta solusi jangka pendek pasca Permenperin No. 3/2021

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Halaman   1 2 3 4 Tampilkan Semua
Editor: S.S. Kurniawan

Terbaru