JAKARTA. Calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan dua Djarot Saiful Hidayat langsung mengucap istigfar saat calon gubernur DKI nomor pemilihan tiga Anies Baswedan menyebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum menerapkan open governance. Djarot menegaskan, Pemprov DKI Jakarta sudah menerapkan keterbukaan data.
"Astagfirullah al adzim, sudah dari dulu, kami open banget, bahkan open data supaya bisa diketahui," kata Djarot di kawasan Klender, Jakarta Timur, Minggu (26/3).
Dia mengatakan, Pemprov DKI Jakarta sudah menjalankan berbagai sistem yang mendukung keterbukaan data. Mulai dari e-budgeting, e-musrenbang, dan lain-lain. Namun, hanya pihak tertentu yang dapat melihat e-budgeting, termasuk mengubah anggaran.
Gubernur, Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala Bappeda DKI, dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta merupakan pihak yang memiliki password e-budgeting. Sementara anggaran yang telah disahkan DPRD DKI Jakarta dan dievaluasi Kementerian Dalam Negeri akan ditayangkan di jakarta.go.id.
Djarot berencana mengajak Anies melihat-lihat "Jakarta Smart City Lounge" yang berada di lantai 3 Balai Kota DKI Jakarta. Di sana, warga dapat melihat kota Jakarta dalam satu ruangan.
"Mungkin Pak Anies baru tahu, makanya sekali waktu mungkin Pak Anies perlu lah diundang ke Balai Kota agar bisa lihat Jakarta Smart City. Bagaimana proses e-budgeting kita, e-planning kita, e-musrenbang kita. Itu bisa diketahui semua orang dengan menggunakan teknologi informasi dan aplikasi," kata Djarot.
Sebelumnya, Anies menyatakan keinginannya untuk mengimplementasikan sistem open governance, atau mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan. Keinginan itu juga ia sampaikan saat mengikuti debat cagub-cawagub DKI Jakarta putaran pertama.
"Pertanyaan tadi kenapa di Jakarta belum (diterapkan open governance), saya rasa soal kemauan (Pemprov DKI). Kalau infrastrukturnya sudah ada. Di tempat lain sudah pake lho," ujar Anies usai menghadiri pertemuan dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Jumat (23/3).
Dengan open governance, Anies membayangkan ke depannya alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta hingga ke tingkat kelurahan akan diketahui warga. Dia berjanji akan mempermudah akses agar warga dapat mengawasi kinerja Pemprov DKI. "Justru pemerintah (harus) terbuka. Kenapa? Lah, ini uang negara kok, uang rakyat kok," kata Anies.
(Kurnia Sari Aziza)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
