JAKARTA. Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta berencana menyerahkan pengelolaan halte dan terminal kepada pihak swasta. Alasannya, selama ini penganggaran perbaikan terminal dan halte yang dilakukan dinilai kurang produktif.
Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta, Andri Yansyah mengatakan, jika dikelola oleh swasta maka Pemprov DKI tidak perlu mengeluarkan biaya.
Nanti, swasta bisa membangun terminal sekelas dengan mal, terintegrasi dengan park and ride atau dilengkapi banyak sarana.
"Kita belajar dari pembangunan Terminal Rawamangun habis Rp 40 miliar, Terminal Pulogebang hampir Rp 1 triliun. Padahal pemanfaatan sarananya minim banget," ujarnya, Kamis (10/3), dikutip media milik Pemprov DKI Jakarta, Beritajakarta.com.
Jika nanti dikelola oleh swasta, penghasilan terminal dan halte akan dibagi 70% untuk pengelola dan 30 untuk Pemprov. Pengelolaannya akan diberi waktu selama 10-15 tahun kedepan.
"Jadi kita terima bersih saja, terminalnya mereka harus bangun sebaik mungkin, karena akan dilengkapi sarana belanja. Pemanfaatan iklan dan lainnya yang lebih efektif memberi kontribusi bagi pendapatan daerah," katanya.
Hal yang sama juga menurutnya berlaku dengan halte bus tempat menunggu penumpang. Nantinya pihak swasta dipersilakan untuk menata dan memasang iklan semenarik mungkin sehingga selain baik dan nyaman juga pemerintah mendapat hasil.
"Jadi kita tidak mau keluar uang tapi hasilnya tidak maksimal, kita gunakan aja swasta untuk merawat. Ya kalau sudah lebih 10-15 tahun dikembalikan, tapi kita susah rawat, diatur aja lagi baginya. Kita 70 pengelola 30, jadi ada kontribusi besar bagi pendapatan DKI Jakarta," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
