VAKSIN CORONA - JAKARTA. DPPI katan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) menyayangkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang terburu-buru mengisyaratkan penggunaan sertifikat vaksin untuk masuk ke pasar.
Muhammad Ainun Najib Kabid Infokom DPP Ikappi mengatakan, hal tersebut dinilai berlebihan di mana berdasarkan fakta di lapangan masih perlu adanya, sosialisasi dan edukasi untuk pedagang pasar tentang vaksin dan bagaimana pentingnya herd immunity di pasar tradisional.
Serta, akses vaksinasi yang masih sangat minim dan kurang menyeluruh di pasar tradisional yang ada di DKI Jakarta.
"DKI punya 154 pasar tradisional di bawah naungan PD. Pasar Jaya dan dalam catatan kami yang sudah di vaksin baru sekian pasar," jelas Ainun dalam keterangan resmi yang diterima Kontan.co.id, Selasa (10/8).
Oleh karenanya, Ikappi mendorong vaksinasi dapat dilakukan langsung di dalam pasar. Hal tersebut lantaran pedagang cukup sulit untuk meninggalkan barang dagangannya menuju sentra-sentra vaksinasi yang cukup jauh jaraknya dari pasar tradisional.
Baca Juga: Daftar wilayah PPKM Level 4 di luar Pulau Jawa-Bali hingga 23 Agustus
"Mengapa demikian? karena pedagang untuk bertahan hidup saja sudah sulit apalagi untuk transport ke sentra vaksinasi dan meninggalkan barang dagangannya untuk vaksin. Di khawatirkan mereka tidak mampu berjualan karena satu hari yang harusnya ada perputaran uang. Tidak mampu untuk membayar PLN listrik atau retribusi di pasar, tidak mampu membeli kebutuhan jualan berikutnya dan seterusnya," ungkapnya.
Dengan akses vaksinasi yang masih minim, tidak menyeluruh dan tidak mudah dijangkau. Ikappi melihat tidak adanya alternatif pengganti kartu vaksin oleh Pemprov DKI Jakarta.
"Kita bisa bayangkan jika ada penyintas Covid-19 dia harus berhenti berjualan selama 3 bulan, merujuk prosedur vaksinasi bagi penyintas covid. Kita juga bisa bayangkan jika calon vaksin ada penyakit, tensi tinggi dan lain sebagainya maka tidak bisa di vaksin dan otomatis tidak bisa berjualan karena tidak ada pengganti kartu vaksin yang di sediakan oleh pemerintah," imbuhnya.
Maka, Pemerintah diminta dapat menyiapkan kartu tambahan selain kartu vaksin itu bagi mereka yang dinyatakan tidak bisa divaksin.
Ainun menambahkan, Ikappi juga melihat bahwa pelaksanaan syarat untuk masuk ke pasar bagi pengunjung dan pedagang itu tidak memungkinkan untuk di laksanakan, malah justru akan menimbulkan kerumunan. Di mana kapasitas SDM terutama security di masing masing pasar masih terbatas.
"Jika pedagang dan pembeli berduyun-duyun masuk pasar harus menunjukan kartu vaksin. butuh waktu yang cukup lama dan akan menimbulkan kerumunan di pintu masuk pasar. Kecuali sudah disiapkan teknologi yang memang mempermudah screening kartu vaksin tersebut," ujarnya.
Meski demikian, Ikappi tetap mendorong adanya percepatan vaksinasi bagi pedagang pasar. Sejauh ini Ikappi telah membantu Pemprov DKI Jakarta melakukan vaksinasi di beberapa pasar di DKI Jakarta, diantaranya Pasar Ciracas, Pasar Cibubur, Pasar Cijantung, Pasar Tanah Abang, Pasar Klender ss dan Pasar Pramuka.
Baca Juga: PPKM diperpanjang sampai 16 dan 23 Agustus, ini kelonggaran yang mulai diberlakukan
Sebagai informasi, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menerbitkan aturan baru mengenai penggunaan sertifikat vaksinasi Covid-19 sebagai syarat berkegiatan di tempat publik di Ibu Kota.
Aturan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 966 Tahun 2021 tentang PPKM Level 4 Covid-19 yang diteken pada 3 Agustus 2021. Dengan adanya aturan itu, setiap orang yang melakukan aktivitas di tempat-tempat tertentu harus menunjukkan sertifikat sudah divaksinasi Covid-19 minimal dosis pertama.
Dalam kebijakan terbaru, kegiatan di sektor kebutuhan sehari-hari wajib membawa kartu vaksinasi. Adapun tempat yang termasuk yakni: supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, pasar rakyat, pasar swalayan, apotek dan toko obat, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, pangkas rambut/salon, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan dan sejenisnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
