DKI JAKARTA - JAKARTA. Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta saat ini sedang mengupayakan sensus asset di Provinsi DKI Jakarta. Hal ini dilakukan terkait rekomendasi dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) mengenai jumlah asset di DKI.
Sejauh ini upaya yang dilakukan BPAD adalah dengan membentuk tim sensus asset DKI yang terdiri dari seluruh SKPD (Satuan Perangkat Kerja Daerah) di Provinsi DKI Jakarta.
Ketua BPAD Ahamad Firdaus menyebut bahwa tujuan dari dibentuknya tim sensus ini guna membakukan asset-aset Pemprov DKI yang ada.
“Aset itu sedang kita lihat lagi, apakah lokasinya ada kekurangan belum dicantumkan, nilainya berapa dan luasnya berapa. Itulah nanti yang akan dilakukan sensus,” kata Firdaus saat dihubungi Kontan.co.id, Rabu (25/7).
Selanjutnya Firdaus menyebut bahwa sebelumnya BKN (Badan Kepegawaian Negara) sudah memiliki data-data mengenai asset Pemprov DKI Jakarta yang ditunjukkan pada tahun 2017 lalu dengan nilai ratusan triliun rupiah.
“Tapi data itu sudah ada di BKN. Audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) kemarin 2017 aset Pemda di DKI itu kurang lebih Rp 464 triliun. Dan itu sedang kita proses pendaftaran kembali,” katanya.
Sebelumnya sensus terkait dengan asset Pemprov DKI dilakukan pada tahun 2015 oleh BPK dengan hasil laporan keuangan mendapatkan opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) terkait dengan asset yang masih belum memadai.
“Ya namanya sensus berartikan kita satu per satu kita ulang lagi. Kan dari 5 tahun kan mungkin sudah ada penambahan, pengurangan dan penghapusan. 2018 ini kita mulai lagi sensusnya,” tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
