Jika PSBB tingkat kabupaten/kota diterapkan, Ridwan Kamil ingin ada bantuan pusat

Selasa, 22 Juni 2021 | 22:36 WIB   Reporter: Ratih Waseso
Jika PSBB tingkat kabupaten/kota diterapkan, Ridwan Kamil ingin ada bantuan pusat

ILUSTRASI. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, memantau protokol kesehatan yang diterapkan di Mall The Park, Sawangan, Depok, Jawa Barat, Jumat (2/9/2020). (Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha)

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menuturkan, jika PSBB diterapkan pada tingkat Kabupaten/Kota pihaknya mengungkap sudah tak sanggup.

Namun jika kebijakan tersebut akhirnya terpaksa diterapkan maka Ridwan Kamil meminta adanya dukungan dari pemerintah pusat terutama untuk bansos bagi warga selama pembatasan kegiatan masyarakat dilakukan.

"Betul tadi yang dikatakan Pak Raden [Pardede] kalaupun ada PSBB itu skalanya kelurahan saja atau skala Desa tidak usah satu kotanya kira-kira begitu. Kalau yang dimaksud satu kota kami sudah enggak sanggup kecuali ada jaminan dari pemerintah pusat bansos atau sembakonya itu bisa ditolong oleh pemerintah pusat," ungkap Kang Emil saat acara B-Talk yang disiarkan Kompas TV, Selasa (22/6).

Baca Juga: Daerah kewalahan, Ridwan Kamil minta tak ada libur panjang lagi

Jika PSBB dilaksanakan pada tingkat desa maka Ridwan menyebut masih akan memadai. Dimana saat ini jumlah desa dengan status zona merah di Jawa Barat masih dibawah 10%.

"Kami siap jika yang di PSBB hanya basisnya Desa, tapi kami tidak sanggup kalau diputuskan PSBB skala kota/kabupaten kecuali ada dukungan logistik yang pasti memadai. Karena tidak semua orang bisa WFH. Jangan menyederhanakan WFH, WFH hanya untuk yang kantoran aja yang memang bisa didelegasikan oleh digital, tapi semua sektor informal nggak bisa WFH," tuturnya.

Tahun lalu, Kang Emil menceritakan ketika PSBB diterapkan pihaknya memutuskan memberhentikan pembangunan di daerahnya dan dialihkan untuk anggaran bansos bagi masyarakat selama pembatasan kegiatan masyarakat.

"Tahun ini kami kehilangan Rp 4 triliun Jawa Barat. Jadi kalau dulu uangnya adalah hasil tabungan 2019, kemudian kita belanjakan untuk bansos kalau sekarang sudah betul-betul sangat prihatin 2021 itu uang pun tidak ada kira-kira begitu," ungkapnya.

Lebih lanjut Ridwan menjelaskan, perekonomian di Jawa Barat sudah mulai menunjukkan perbaikan. Namun dengan adanya libur panjang menjadi bom waktu yang menginterupsi perbaikan tersebut. Saat ini perekonomian Jawa Barat sudah berjalan ke arah positif  hampir mendekati ke angka nol.

"Kemarin di BPS masih minus 0,8. Sudah lumayanlah, hitungannya di akhir tahun insyaAllah kita bisa positif 3, 4 sampai 5 InsyaAllah," harapnya.

Baca Juga: UPDATE corona di Jawa Barat Selasa (22/6) positif 3.432 sembuh 994 meninggal 69

Perbaikan juga terlihat pada tingkat pengangguran. Sebelum pandemi tingkat pengangguran di Jawa Barat ada pada level 8,19%. Kemudian dengan hantaman pandemi dan diterapkannya PSBB pada Agustus tahun lalu tingkat pengangguran Jawa Barat meningkat 10,5%.

Februari tahun ini Ridwan mengatakan, dengan mulai tersedianya lapangan pekerjaan tingkat pengangguran kembali ke level 8,9%. Angka tersebut memang diakui belum sebaik sebelum pra Covid-19 namun lebih baik ketimbang Agustus 2020 lalu.

"Mudah-mudahan ini jadi pelajaran keterkendalian dan pemulihan ekonomi Jawa Barat yang sudah lumayan. Apalagi pariwisata kami tidak mengandalkan [wisatawan] asing, tidak mengandalkan pesawat terbang. Jadi rame tidaknya pariwisata Jawa Barat itu tergantung gimana gemboknya saya. Kalau saya ngga gembok ekonomi normal tapi pandemi tidak terkendalikan," jelasnya.

Selanjutnya: Bukan hanya varian baru, ini penyebab kasus positif Covid-19 di Indonesia melonjak

 

Editor: Tendi Mahadi
Terbaru