/2026/09/11/649234402.jpg)
KONTAN.CO.ID - KARO. Akademisi Universitas Sumatera Utara (USU) Wahyu Ario Pratomo mendorong, pemerintah memperbaiki tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah sejumlah anak di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, mengalami keracunan diduga berkaitan dengan program tersebut.
Menurut Wahyu, pemerintah perlu melakukan penelusuran secara transparan untuk mengetahui penyebab kejadian tersebut, mulai dari pengadaan bahan pangan, penyimpanan, proses memasak, distribusi, hingga pengawasan terhadap higienitas dan keamanan pangan.
Baca Juga: Penumpang KRL Jabodetabek Naik 3x Lipat, Botol Plastik Bisa untuk Bayar Tiket KMT
"Hasil penelusuran tersebut perlu menjadi dasar untuk memperbaiki standar operasional dan sistem pengawasan penyelenggaraan MBG sehingga kejadian serupa tidak kembali terjadi di daerah lain," kata Wahyu, dilansir dari Antara, Selasa (15/9/2026).
Wahyu juga menyoroti kunjungan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka ke Kabupaten Karo untuk melihat langsung kondisi kesehatan anak-anak yang diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi MBG.
Dalam kunjungan tersebut, Gibran menjenguk korban, berdialog dengan keluarga, serta memastikan pelayanan medis dan ketersediaan obat-obatan.
Wapres juga menawarkan rujukan bagi korban ke Medan maupun Jakarta. Salah satu korban kemudian diberangkatkan ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan dan perawatan lebih lanjut.
Menurut Wahyu, kunjungan Wapres Gibran ke Karo merupakan langkah yang tepat karena kasus tersebut menyangkut keselamatan anak-anak sekaligus kepercayaan masyarakat terhadap program MBG.
“Kunjungan Wakil Presiden Gibran langsung ke Karo sebagai langkah yang penting dan tepat, terutama karena kasus ini menyangkut keselamatan anak-anak dan kepercayaan masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis," kata dia.
Baca Juga: Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini 15 September 2026, Suhu Capai 35°C
Meski demikian, Wahyu menilai kehadiran Wapres tidak cukup hanya dengan menemui korban. Pemerintah juga perlu memastikan pelayanan kesehatan dan kepastian pembiayaan hingga korban benar-benar pulih.
“Pemerintah perlu memastikan pemulihan tidak berhenti pada penanganan akut, tetapi mencakup pemeriksaan lanjutan, pemantauan kesehatan dan psikologis, serta kepastian pembiayaan sampai anak benar-benar pulih dan dapat kembali bersekolah secara normal,” ujar dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU itu.
Menurut Wahyu, kepastian pembiayaan menjadi bagian penting dalam penanganan korban.
Pemerintah, kata dia, tidak hanya perlu memastikan layanan medis tersedia, tetapi juga menjamin kebutuhan korban selama proses pemulihan hingga tuntas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
