JAKARTA. Relawan Ahok atau yang lebih dikenal dengan Ahok Center kembali dikaitkan dengan penerimaan bantuan corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan swasta di DKI. DPRD DKI pun berencana membuat angket baru guna menyelidiki relawan yang berafiliasi dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama itu.
Terkait rencana memunculkan angket baru untuk memeriksa Ahok Center, Koordinator dan Penanggung Jawab Relawan Ahok, Natanael Oppusunggu, beberapa kali tertawa mendengarnya.
"Silakan saja, saya siap kok kalau memang mau diperiksa. Orang selama ini kita enggak pernah menerima barang, semua melalui BPKD dan diteruskan ke Dinas Sosial. Jadi apa yang mau diperiksa," kata Natanael kepada Kompas.com, saat dihubungi, Senin (16/3).
Natanael menjelaskan, soal bantuan CSR, Relawan Ahok tidak pernah menerima atau mengelola. Pihaknya hanya menjalani tugas pengawasan yang biasanya diminta oleh Gubernur Basuki.
"Barang CSR itu tidak pernah kita pegang, menerima, atau tanda tangan tidak pernah. Semua masuk melalui BPKD. Dan kita hanya diminta melakukan pengawasan, benar tidak barang itu sampai," ujar Natanael.
Misalnya, dia mencontohkan, pada Maret 2013 ada bantuan barang berupa televisi, kulkas, tempat tidur dan beberapa lainnya yang berasal dari CSR. Barang tersebut dipergunakan Pemprov DKI untuk mengisi fasilitas bagi warga di Rusun Marunda, Cilincing, Jakarta Utara.
"Nah, waktu itu kalau tidak salah ada 16 atau 18 item, tapi itu pun tidak melalui kita, melalui BPKD dan Dinas Sosial yang memberikan untuk Rusun Marunda. Tugas kita hanya memeriksa ke lapangan," ujar Natanael.
Sebelumnya, Anggota DPRD dari Fraksi Partai Gerindra Muhammad Syarif mengatakan, pemeriksaan terhadap Ahok Center kemungkinan besar baru dilakukan setelah tim hak angket baru terbentuk. Hal ini karena pemeriksaan tersebut lebih sesuai dengan topik penyelidikan hak angket baru, yaitu soal pengelolaan CSR. (Robertus Belarminus)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
