JAKARTA. Komisioner KPU DKI Jakarta Dahliah Umar mengatakan, KPU DKI sebenarnya menginginkan debat Pilkada DKI 2017 disiarkan seperti di Amerika Serikat, yakni tanpa iklan.
Namun, kata dia, biaya yang dibutuhkan untuk membeli siaran semacam itu sangat besar.
Di sisi lain, KPU DKI menginginkan sebanyak-banyaknya pemilih pada Pilkada DKI Jakarta 2017 menonton debat tersebut.
"Kami ingin sebanyak-banyaknya audiens menonton debat, tetapi kita tidak bisa membiayai biaya air time. Akhirnya, kemudian kami bekerja sama dengan TV," ujar Dahliah dalam diskusi yang digelar Populi Center di Kantor KPU DKI, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Kamis (26/1).
Melalui kerja sama dengan berbagai TV, para pemilih di Jakarta akhirnya akan menyaksikan debat tersebut. KPU DKI Jakarta juga tidak perlu mengeluarkan biaya penyiaran.
KPU DKI hanya membiayai sewa tempat, akomodasi, dan keperluan lainnya di luar penyiaran.
"Akhirnya kami punya kesempatan seluruh TV menayangkan. Kalau tidak seperti itu, hanya satu stasiun TV saja, itu akan terbatas. Kita agak dalam tanda kutip memaksakan masyarakat untuk menonton debat," kata dia.
Dahliah mengatakan, pemilih di DKI Jakarta merupakan pemilih yang rasional. Banyak di antara mereka yang merupakan swing voters.
Oleh karena itu, KPU DKI ingin sebanyak-banyaknya pemilih di Jakarta yang menonton debat pasangan cagub-cawagub.
"Karena tidak ada loyal voters, kami menilai pemilu ini sangat tergantung dengan informasi tentang calon, tidak tergantung dengan relasi primordialisme, tidak tergantung dengan relasi kesukuan, agama," ucap Dahliah.
Dia pun memberi contoh pemenang partai pemilu di DKI Jakarta yang selalu berubah. Pada 1999, PDI-P menjadi pemenang pemilu di Jakarta. Namun, pada 2004 yang menjadi pemenang adalah PKS.
"2009, Demokrat menang 1,2 juta, PKS menjadi 600.000 yang sebelumnya dia menjadi juara," ujar dia. Kemudian, PDI-P kembali menjadi pemenang pada pemilu 2012. (Nursita Sari)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
