DEDI MULYADI - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi melakukan kunjungan ke tanah sengketa di Kampung Baru, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok pada Senin lalu (12/5)
Permasalahan sengketa tanah di Depok tersebut sudah terjadi dari beberapa tahun lalu dengan melibatkan warga yang kebanyakan bukan merupakan warga asli Kota Depok.
Dalam kunjungannya kali ini, Dedi Mulyadi memastikan agar permasalahan tersebut bisa diselesaikan dengan damai dan adil.
Baca Juga: Peresmian Listrik Gratis di Cirebon, Dedi Mulyadi Ingatkan Warga Ikut Program KB
“Secara administratif kita menyudahi konflik pertanahan ini.” Ucap Dedi.
Konflik pertanahan ini dimulai dari adanya lahan kosong milik Sekretariat Negara (Setneg), Pemerintah Kota Depok dan juga BUMN PT PP Properti yang ditempati oleh para perantau yang akhirnya menetap dan membangun hunian di lahan tersebut.
Dedi Mulyadi hadir sebagai penengah untuk memastikan proses pendataan dan pengkuran lahan bisa sesuai dengan yang tercatat secara administratif.
“kita akan melanjutkan pendataan pertama dan melanjutkan dengan agenda lahan yang jadi ploting pemkot depok maupun setneg.” jelas Iwan, Komandan Kodim Depok.
Dedi juga menegaskan bahwa tugasnya sebagai gubernur adalah memfasilitasi dan merekomendasikan langkah yang bisa dilakukan guna menyelesaikan suatu permasalahan.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Pastikan Pendidikan Siswa di Barak Militer Tak Langgar Hak Anak
“aman ya masalahnya, jangan ribut lagi ya,” tanya Dedi ke para warga.
Hadir pula tim terpadu dari pemerintah provinsi dan pemerintah kota mendampingi Dedi yang menjelaskan bahwa proses pengukuran lahan sudah berjalan sejak dua hari lalu dan telah selesai.
“yang sudah diukur oleh tim terpadu dilakukan juga pendataan sosial serta kegiatan survey identifikasi dan pemetaan situasi,” Jelas tim terpadu.
Dari hasil pengukuran dan pendataan yang dilakukan, akan ditindaklanjuti dengan bersurat kepada Menteri Sekretariat Negara.
“Datanya sudah lengkap, nanti saya kirim surat ke Pak Menteri (Setneg) ada tanah milik setneg yang dihuni warga. Selanjutnya diserahkan ke mensetneg apa yang akan dilakukan dengan tanahnya,” Kata Dedi ke staff Setneg.
Baca Juga: Gubernur Dedi Mulyadi Mediasi Mantan Pemain Sirkus OCI dengan Pihak Taman Safari
Diketahui pula dari data yang dilakukan bahwa terdapat 91 kepala keluarga dan terdiri dari 299 jiwa yang menempati lahan sengketa tersebut.
“menurut data terdapat 1 warga yang merupakan penduduk ber-KTP Depok, lainnya ber-KTP luar.” Ucap tim terpadu.
Konflik pertanahan di Depok membaik seiring dengan kunjungan Dedi sebelumnya. Ia mengharapkan warga Jawa barat hidup aman dan damai tanpa adanya permasalahan sengketa lahan seperti ini.
Selanjutnya, Dedi Mulyadi menyerahkan kebijakan lanjutan terkait penggunaan lahan kepada Kementerian Sekretariat Negara.
Selanjutnya: Holding Ultra Mikro BRI Salurkan Pembiayaan Rp 631,4 Triliun per Kuartal l 2025
Menarik Dibaca: Ancam Posisi KKN di Desa Penari, Jumlah Penonton Film Jumbo Tembus 9,47 Juta
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
