Peristiwa

Pemerintah Tambah Anggaran Quick Win Jadi Rp 121 Triliun pada 2025

Rabu, 25 September 2024 | 23:31 WIB   Reporter: Siti Masitoh
Pemerintah Tambah Anggaran Quick Win Jadi Rp 121 Triliun pada 2025

Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Wahyu Utomo


MAKROEKONOMI – ANYER. Pemerintah menambahkan anggaran percepatan atau quick win sebesar Rp 8 triliun menjadi Rp 121 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara BKF Kementerian Keuangan Wahyu Utomo menyampaikan, anggaran Rp 8 triliun tersebut akan digunakan untuk pengentasan penyakit menular Tuberkulosis (TBC).

“Memang itu perkembangan terkini saat pembahasan di Panja B (DPR) waktu itu ada aspirasi untuk memunculkan salah satunya untuk pengentasan TBC anggarannya Rp 8 triliun,” tutur Wahyu dalam agenda media briefing Kemenkeu, Rabu (25/9).

Baca Juga: Khawatir Defisit Bengkak, Wamenkeu II Pastikan APBN 2025 Dikelola dengan Baik

Adapun Wahyu menyampaikan, anggaran tambahan tersebut akan berasal dari anggaran belanja lain-lain.

Selain akan digunakan untuk penuntasan TBC, anggaran quick win tersebut di antaranya akan digunakan untuk pemeriksaan kesehatan gratis Rp 3,2 triliun. 

Pemeriksaan gratis ini akan diberikan pada 52,2 juta orang, meliputi pemeriksaan tensi, gula darah, foto rontgen untuk screening penyakit katastropik.

Selanjutnya digunakan untuk pembangunan RS lengkap berkualitas di daerah Rp 1,8 triliun, yakni dengan melakukan peningkatan RS type D menjadi type C di daerah serta sarana prasarana dan alat kesehatannya.

Lebih lanjut, akan digunakan untuk program makan bergizi gratis Rp 71 triliun, bagi ibu hamil, ibu menyusui, balita serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan.

Baca Juga: Beban Utang Pemerintah Terus Naik, Ekonom Ingatkan Hal Ini

Kemudian, digunakan untuk renovasi sekolah Rp 20 triliun mencakup renovasi ruang kelas, meubelair, dan MCK. Untuk sekolah unggulan terintegrasi Rp 2 triliun, dengan membangun fisik sekolah unggulan di 4 lokasi.

Terakhir, lumbung pangan nasional, daerah, dan desa dengan anggaran Rp 15 triliun yang akan dinaungi oleh Kementerian Pertanian. Anggaran ini akan disalurkan untuk intensifikasi 80.000 hektar, dan ekstensifikasi atau cetak sawah 150.000 hektar.

 

Selanjutnya: Pemanfaatan EBT Membutuhkan Investasi Jumbo

Menarik Dibaca: Dukung Kebutuhan Gizi Anak, JAPFA Kolaborasi dengan PKGK UI

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli

Terbaru