DKI JAKARTA - JAKARTA. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta merestrukturisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bidang transportasi, yakni pada PT Trans Jakarta dan PT MRT Jakarta.
Adanya penggantian pengurus PT Transportasi Jakarta agar BUMD ini dapat melayani masyarakat lebih efektif dan efisien.
Pergantian Direksi pada PT MRT Jakarta guna melengkapi pengurus yang sudah ada agar dapat segera menyiapkan diri dalam rangka mengoperasionalkan MRT Jakarta tepat pada waktunya.
Penggantian pengurus PT Transjakarta dan PT MRT Jakarta diputuskan melalui RUPS Luar Biasa Sirkuler (keputusan di luar RUPS Fisik).
Dalam RUPS LB kali ini, untuk PT Transjakarta dilakukan pemberhentian, penggantian dan pengisian pengurus perseroan, yakni memberhentikan Andri Yansyah dari jabatannya sebagai Komisaris dan Budi Kaliwono dari jabatannya sebagai Direktur Utama.
Selanjutnya, Pemprov DKI mengangkat Danang Parikesit sebagai Komisaris, Agung Wicaksono sebagai Direktur Utama, Welfizon Yuza sebagai Direktur Keuangan dan Achmad Izzul Waro sebagai Direktur Pelayanan dan Pengembangan.
Pergantian ini diharapkan untuk membuat sinergi yang lebih baik dalam pengintegrasian antar moda yang berbasis jalan dan berbasis rel, serta untuk memperkuat sinergi antar BUMD dan menciptakan kaderisasi di dalam tubuh BUMD, sehingga memotivasi pegawai BUMD untuk memiliki kinerja lebih baik lagi ke depan.
Budi Kaliwono selama melaksanakan tugasnya dinilai sukses dalam meletakkan landasan transportasi publik di Jakarta. Melalui Jak Lingko, PT Transportasi Jakarta telah bekerja sama dengan 11 Operator bus kecil.
Dalam satu tahun, kenaikan penumpang dari 420.000 per hari menjadi 721.000 penumpang per hari. Atau dalam tahun 2016 telah mengangkut penumpang sebanyak 123,7 juta orang meningkat menjadi 144,8 juta orang di tahun 2017. Sementara itu, tahun 2018, bus Transjakarta telah mengangkut 127,5 juta orang sampai dengan bulan September 2018.
“Saya berterima kasih kepada pak Budi Kaliwono dalam mengelola PT Transjakarta dari 2016 sampai dengan sekarang. Sehingga, transportasi di Jakarta semakin baik dan terintegrasi. Untuk direksi yang baru, saya harapkan dapat menyelesaikan pekerjaan rumah (PR), seperti pembinaan pegawai dan pengelolaan asset,” ungkap Yurianto, Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) Provinsi DKI Jakarta, melalui rilis Senin (29/10).
Sementara itu, untuk PT MRT Jakarta terdapat pergantian Direktur Operasi dan Pemeliharaan serta pengisian Direktur Pengembangan dan Dukungan Bisnis dan juga pengisian 1 (satu) pejabat komisaris yang kosong.
Melalui rapat, Pemprov DKI mencopot Agung Wicaksono dari jabatannya sebagai Direktur Operasional dan Pemeliharaan dan mengangkat Mukhtasor sebagai Komisaris. Muhammad Effendi sebagai Direktur Operasional dan Pemeliharaan. Ghamal Peris sebagai Direktur Pengambangan dan Dukungan Bisnis
Pengangkatan Muhammad Effendi sebagai Direktur Operasional dan Pemeliharaan didasarkan atas pertimbangan bahwa yang bersangkutan sebelumnya menduduki jabatan sebagai Kepala Divisi Konstruksi di PT MRT Jakarta.
Selain itu, yang bersangkutan juga memiliki pengalaman panjang dalam mengelola operasi perusahaan dengan aspek keamanan yang tinggi. Muhammad Effendi juga berpengalaman 11 Tahun bekerja di Rasgas Qatar.
Sedangkan, pengangkatan Ghamal Peris sebagai Direktur Pengembangan dan Dukungan Bisnis didasarkan pada pertimbangan untuk mengembangkan PT MRT Jakarta ke depan.
Sebelumnya, yang bersangkutan memiliki pengalaman sebagai Senior Advisor di PT MRT Jakarta dan berpengalaman sebagai Country Director Sodexo di Prancis, Taipei, dan Singapura.
Yurianto menyampaikan, BP BUMD Provinsi DKI Jakarta turut mengharapkan kepengurusan PT Transportasi Jakarta dan PT MRT Jakarta yang baru lebih kompak, solid, dan profesional, sehingga dapat menampilkan performa yang lebih baik.
Selain itu, PT Transportasi Jakarta dan PT MRT Jakarta diharapkan dapat berkontribusi lebih besar bagi perekonomian DKI Jakarta.
Dengan adanya restrukturisasi ini, PT Transportasi Jakarta diharapkan dapat mewujudkan transportasi yang aman dan nyaman serta terjangkau sehingga masyarakat Jakarta dapat melakukan perjalanan secara tepat waktu sehingga dapat mendukung peningkatan perekonomian Jakarta.
Selain itu, PT Transportasi Jakarta juga dapat melaksanakan penugasan-penugasan yang diberikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017 – 2022.
Diharapkan PT MRT Jakarta dalam waktu dekat segera menyiapkan operasional MRT Jakarta untuk Fase I koridor Lebak Bulus – Bundaran HI tepat waktu pada bulan Maret 2019. Kemudian memproses percepatan pembangunan MRT Jakarta Fase II koridor Bundaran HI – Kampung Bandan dan melaksanakan penugasan-penugasan yang diberikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017 – 2022.
Adapun Kepemilikan Saham Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada PT Transportasi Jakarta adalah mayoritas yaitu sebesar 99,62 %, sedangkan 0,38 % dimiliki oleh PT Jakarta Propertindo.
Sementara itu, Kepemilikan Saham Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada PT. MRT Jakarta adalah mayoritas yaitu sebesar 99,99 % sedangkan 0,01% dimiliki oleh PD Pasar Jaya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
