Lebih Menguntungkan
Mujiyono menilai bansos berupa uang tunai lebih menguntungkan masyarakat. Sebab, warga penerima bansos akan mendapatkan bantuan dengan jumlah yang utuh dan maksimal.
"Enggak ada kardus, enggak ada distribusi," kata Mujiyono kepada Kompas.com.
Selain itu, penggunaan bansos dapat lebih fleksibel. Masyarakat bisa membelanjakannya untuk kebutuhan yang lebih penting bagi masing-masing.
Alasan lain adalah penyaluran bansos dalam bentuk tunai juga mampu menghidupkan perekonomian karena penerima dapat membelanjakan uangnya ke warung atau toko setempat.
Baca Juga: Optimisme terhadap kehadiran vaksin Covid-19 dapat pulihkan perekonomian nasional
Mujiyono menyebut, manfaat yang tak kalah penting adalah rasio likuiditas Bank DKI juga menjadi baik.
"Karena orang terima Rp 300.000 kan belum tentu diambil Rp 300.00, seminggu Rp 150.000 dulu. Ini kan artinya ada uang mengendap di Bank DKI yang itu akan memperkuat likuiditas bank," kata dia.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, mekanisme penyaluran bansos akan dilakukan melalui PT Pos Indonesia dan Bank DKI. Bagi warga penerima yang belum memiliki rekening, Ariza memastikan Dinas Sosial DKI Jakarta bersama Bank DKI akan mendaftarkan mereka.
Nantinya, Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI akan memetakan wilayah mana saja yang mendapatkan bansos dari Pemprov DKI Jakarta atau dari Pemerintah Pusat. Sementara itu, nilai bansos yang akan diberikan sebesar Rp 300.000 untuk setiap kepala keluarga (KK) selama 6 bulan mulai Januari 2021.
(Reporter: Rosiana Haryanti/Editor: Egidius Patnistik)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pemprov DKI Jakarta Diingatkan soal Penyaluran Bansos Tunai"
Penulis : Theresia Ruth Simanjuntak
Editor : Irfan Maullana
Selanjutnya: Dana Bansos Corona Banyak Dicuri, Skema Tunai Jadi Solusi
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
