/2023/11/27/398877844.jpg)
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong pelaku usaha sektor hotel, restoran, kafe (Horeka), ritel, dan bakeri menjadikan pengurangan susut dan sisa pangan sebagai strategi bisnis untuk meningkatkan efisiensi sekaligus mendukung ekonomi sirkular.
Upaya tersebut diwujudkan melalui Pelatihan Pengurangan Susut dan Sisa Pangan serta Penyelamatan Pangan Berlebih sebagai tindak lanjut kerja sama IBCSD dan Pemprov Jawa Barat yang dimulai awal tahun ini.
Program ini menjadi bagian dari inisiatif Gotong Royong Atasi Susut dan Sisa Pangan (GRASP) di Tahun 2030.
Baca Juga: Bapanas Dorong Ritel Perkuat Kolaborasi Penyelamatan Pangan untuk Tekan Food Waste
Direktur Eksekutif IBCSD, Indah Budiani, menegaskan bahwa pengurangan sisa pangan memberikan manfaat langsung bagi kinerja perusahaan.
"Mengurangi sisa pangan berarti meningkatkan efisiensi bisnis sekaligus memberi manfaat bagi lingkungan dan masyarakat," ujarnya dalam keterangannya Senin (3/8/2026).
Menurutnya, makanan yang tidak terjual atau tidak dikonsumsi tidak hanya berarti kehilangan bahan pangan, tetapi juga mengakibatkan pemborosan biaya pembelian bahan baku, tenaga kerja, energi, air, penyimpanan, transportasi, hingga biaya pengelolaan limbah.
Dorongan tersebut menjadi semakin relevan mengingat data Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat melalui Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) 2024 menunjukkan sisa makanan masih menjadi penyumbang terbesar timbulan sampah di Jawa Barat, yakni mencapai 39,02% dari total sampah.
Baca Juga: Tekan Food Waste, Bapanas Dorong Pemda Perluas Kolaborasi Selamatkan Pangan
Kondisi ini menegaskan pentingnya upaya pencegahan sejak sumbernya, terutama di sektor Horeka, ritel, dan bakeri yang berperan besar dalam rantai pasok pangan.
Untuk mengukur kesiapan pelaku usaha, IBCSD melakukan survei terhadap peserta pelatihan. Hasilnya, sebanyak 53% perusahaan telah memiliki kebijakan atau program pengurangan sisa pangan, sementara 30% lainnya sedang menyiapkan kebijakan serupa.
Selain itu, 60% responden sudah melakukan pencatatan volume sisa pangan secara rutin.
Meski demikian, perusahaan masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari keterbatasan sumber daya, belum tersedianya sistem pencatatan yang sederhana, hingga belum adanya metode pengukuran yang seragam.
Mewakili Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Jawa Barat, Eka Jatnika Sundana, mengatakan pengurangan susut dan sisa pangan membutuhkan kolaborasi lintas sektor.
Pencegahan, menurutnya, harus dimulai dari perubahan praktik produksi dan konsumsi agar mampu mendukung kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing dunia usaha.
Baca Juga: Mengintip Gurihnya Potensi Bisnis Laundry, Alliance Laundry Systems Agresif Ekspansi
Pelatihan tersebut juga memperkenalkan mekanisme penyelamatan pangan berlebih melalui redistribusi pangan yang masih layak konsumsi kepada masyarakat yang membutuhkan.
Direktur Kewaspadaan Pangan Badan Pangan Nasional, Nita Yulianis, menilai langkah tersebut dapat mengurangi limbah pangan sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat, dengan tetap mengedepankan standar keamanan pangan.
Dukungan juga datang dari Kementerian Pariwisata. Asisten Deputi Manajemen Usaha Pariwisata Berkelanjutan, Amnu Fuady, menyampaikan bahwa pengelolaan sisa pangan merupakan bagian penting dari pengembangan pariwisata berkelanjutan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha.
Ia mengutip hasil studi terhadap 42 hotel di 15 negara yang menunjukkan setiap investasi sebesar US$1 untuk program pengurangan food waste berpotensi menghasilkan penghematan rata-rata sebesar US$7.
Dalam pelatihan tersebut, peserta juga diperkenalkan pada aplikasi Stop Boros Pangan serta pendekatan Target–Measure–Act (TMA) yang dikembangkan WRAP melalui program GRASP 2030. Pendekatan ini membantu perusahaan menetapkan target, mengukur sumber timbulan sisa pangan, dan menyusun langkah pengurangan berbasis data.
Baca Juga: IISM dan Indonesia Cold Chain Expo 2026 Dorong Efisiensi Rantai Pasok Pangan
Ke depan, IBCSD bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mendampingi perusahaan menyusun baseline, menerapkan sistem pengukuran yang lebih terstandarisasi, serta memperluas praktik pengurangan susut dan sisa pangan di sektor Horeka, ritel, dan bakeri.
Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi operasional perusahaan sekaligus mendukung target nasional pengurangan susut dan sisa pangan serta percepatan ekonomi sirkular.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
