Jawa Tengah

Pemprov Jateng: Penetapan UMP dan UMK 2026 Diumumkan Serentak Pada 24 Desember 2025

Senin, 22 Desember 2025 | 12:14 WIB

ILUSTRASI. Pemprov Jawa Tengah akan umumkan UMP, UMK, UMSP, dan UMSK 2026 serentak pada 24 Desember 2025. Gunakan formula baru PP Pengupahan.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Tahun 2026 akan diumumkan serentak pada Rabu (24/12/205).

Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Aziz melalui keterangan resminya hari ini (22/12/2025).

Menurut Aziz, ketetapan UMP/UMK maupun upah minimum sektoral akan diumumkan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi.

"Terkait waktu penetapannya semua sama. Jadi antara UMP dan UMK, termasuk UMSP dan UMSK ditetapkan tanggal 24 Desember 2025," katanya.

Aziz memastikan perhitungan upah akan dilakukan secara berkeadilan menggunakan formula upah terbaru dari Peraturan Pemerintah (PP) Pengupahan.

Adapun rumus atau hitungannya, yakni inflasi ditambah hasil pertumbuhan ekonomi (PE) dikalikan alfa (a). Adapun, rentang alfa yang ditentukan dalam PP tersebut antara 0,5-0,9.

Penentuan nilai alfa yang akan digunakan dalam menghitung UMP dan UMK, nantinya ditentukan dalam pembahasan Dewan Pengupahan Provinsi maupun Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota.

"Terkait alfa itu bagian dari dinamika yang ada di Dewan Pengupahan. Tentunya nanti ada kajian, alasan, dan sebagainya. Nanti akan diramu oleh Dewan Pengupahan,” jelasnya.

Terkait UMSP, ia secara rinci menjelaskan bahwa ranahnya ada dalam pembahasan Dewan Pengupahan Provinsi. Begitu pula penetapan UMSK, ada di Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota. Saat ini, belum ada sektor yang ditentukan terkait UMSP 2026, karena menunggu hasil rekomendasi dari pihak-pihak terkait.

"Terkait dengan sektoral itu, sektor apa yang nanti akan dibahas dan direkomendasikan, nanti dibahas di Dewan Pengupahan. Landasannya adalah PP tersebut, seperti apa lengkapnya itu nanti sebagai dasar," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengatakan, penentuan alfa harus memperhatikan prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL) bagi pekerja/buruh. Sementara untuk upah minimum sektoral ditetapkan berdasarkan kriteria sektor tertentu.

"Sektor tertentu yang ditetapkan harus memenuhi kategori usaha sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 5 digit, serta memiliki karakteristik dan risiko kerja yang berbeda dibandingkan sektor lainnya," ucap Yassierli.