Sebelumnya, sejumlah pakar lain juga menilai polemik reklamasi lebih bermuatan politis dibandingkan kajian ilmiah. Firdaus Ali, Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bidang Sumber Daya Air menyatakan reklamasi merupakan bagian dari cara memperluas daya tangkap dan daya dukung lingkungan. Kota lain di dunia seperti Osaka dan Tokyo (Jepang), Shanghai (China), serta Singapura yang berada di pinggir laut juga melakukan reklamasi.
Sebagai perbandingan, negara Singapura memiliki luas hampir sama dengan Jakarta hanya memiliki penduduk 4,9 juta, sehingga ruang terbuka hijaunya mencapai 48%.
Sementara Jakarta dengan penduduk 13 juta Jiwa hanya memiliki ruang terbuka hijau 9,8%. "Mau menambah menjadi 14% saja sulit karena tidak ada ruangnya," terang Firdaus.
Sayangnya, aspek politis reklamasi yang terlalu dominan turut mengaburkan kepentingan negara dan masyarakat yang lebih besar.
Menurut Firdaus, dalam kontestasi Pilkada Jakarta beberapa waktu lalu, alasan apa pun termasuk menghentikan reklamasi dapat digunakan untuk meningkatkan elektabilitas calon. Padahal, tidak ada negara di dunia yang ibukotanya memiliki kondisi teluk separah Jakarta.
Firdaus mengingatkan bahwa reklamasi merupakan solusi yang paling konkret untuk memperbaiki kondisi lingkungan di Teluk Jakarta. "Masalah lingkungan itu ada solusinya, di mana pun masalah lingkungan ini ada, tetapi kalau ini dikapitalisasi menjadi fitnah itu tidak ada solusinya," pungkas Firdaus.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
