ANIES BASWEDAN - JAKARTA. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, pernyataan soal rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2020 yang tidak transparan merupakan bentuk penggiringan opini yang tidak sehat.
Dia tidak mau mengomentari opini itu. "Itu sih belum bangun aja udah bilang enggak transparan. Udah lah, itu penggiringan opini yang enggak sehat, jadi enggak usah, cukup ya," ujar Anies di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2019).
Baca Juga: Ini kriteria pilihan Anies Baswedan untuk pengganti Sandiaga
Anies menyampaikan, Pemprov DKI Jakarta mengubah rancangan APBD 2020 yang sudah disusun pertama kali pada April-Mei lalu. Rancangan anggaran disesuaikan dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 2020.
"Pemasukan kita, pajak nasional maupun daerah, mengalami perubahan, karena itulah kita harus melakukan penyesuaian di sisi pengeluaran, jangan sampai rencananya tetap jalan, sementara pemasukannya tidak sebesar yang diduga," kata dia.
Meskipun ada perubahan rancangan anggaran, lanjut Anies, Pemprov DKI tetap akan menjalankan program prioritas. Namun, Anies tidak merinci program-program yang dimaksud.
"Yang program-program prioritas harus tetap bisa jalan sehingga apapun kondisi perekonomian, kita tidak terganggu," ucap Anies.
Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta Wiliam Aditya Sarana sebelumnya menilai, Pemprov DKI masih tertutup soal penggodokan anggaran, khususnya terkait dokumen KUA-PPAS 2020.
Sebab, dokumen KUA-PPAS tidak ditemukan di situs web APBD yang dikelola Pemprov DKI Jakarta sehingga terkesan tertutup dari masyarakat.
Baca Juga: Topang kinerja, Merck masih andalkan produk Sangobion dan Neurobion
