DKI JAKARTA - JAKARTA. Anggota Komisi D Bidang Pembangunan DPRD DKI Jakarta Judistira Hermawan menilai Pemprov DKI harus proaktif membuat kelonggaran syarat pembelian rumah susun sederhana milik (rusunami) down payment (DP) Rp 0 di Klapa Village, Jakarta Timur.
Salah satu caranya adalah dengan bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) agar masyarakat yang mendaftar membeli rusunami DP Rp 0 diringkankan dalam proses BI checking.
BI checking biasa dilakukan dalam proses pengajuan kredit rumah untuk menelusuri kemampuan bayar calon debitur. Calon debitur itu akan diperiksa cicilan yang sedang berjalan untuk memastikan tak terjadi kredit macet di kemudian hari.
Baca Juga: Awal Desember, realisasi FLPP telah capai target
"Misalnya BI checking harus ada juga menanyakan ke BI bagaimana untuk meringankan masyarakat yang ingin mengambil DP 0 itu," kata Judistira saat dihubungi, Jumat (13/12).
Politisi Partai Golkar ini menambahkan bahwa sedari awal persiapan Pemprov DKI saat membangun rusunami DP Rp 0 kurang matang. "Nah itu tadi saya sampaikan kelihatannya dari awal kurang persiapan kurang matang dalam mengevaluasi kemampuan masyarakat," tutur kakak Artis Nia Ramadhani ini.
Direktur Utama Sarana Jaya Yoory C. Pinontoan beralasan, unit yang benar-benar terjual masih sedikit karena baik Sarana Jaya, unit fasilitasi pemilikan rumah sejahtera (UFPRS), dan Bank DKI sangat berhati-hati menjual rusunami itu lantaran tidak ingin salah sasaran.
Baca Juga: Anies Baswedan jelaskan alasan pentingnya penyelenggaraan Formula E
"Kan begini, kami kan diminta supaya hati-hati jangan salah sasaran. Karena bagaimana pun juga ini ada subsidi dari Pemprov DKI Jakarta," ucap Yoory saat dikonfirmasi, Minggu (8/12) malam.
