JAKARTA. Pembangunan proyek kereta ringan atau light rail transit (LRT) akan langsung dilaksanakan begitu Peraturan Presiden (Perpres) terkait penugasan pembangunan diterbitkan.
Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk, Kiswodarman, mengatakan hal tersebut kepada Kompas.com, Jumat (28/8).
Menurut Kiswodarman, pembahasan teknis LRT sudah rampung. Termasuk analisa mengenai dampak lingkungan (Amdal) terkait transportasi. "Kami tinggal menunggu Perpres, izin mendirikan bangunan (IMB), dan perizinan teknis lainnya turun. Begitu turun, langsung dikebut (pembangunannya)," tutur Kiswodarman.
Paling lambat, kata Kiswodarman, Senin (31/8) Perpres sudah ditandatangani Presiden Joko Widodo.
Menanggapi mundurnya konstruksi yang dijanjikan pada 17 Agustus 2015 bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Kiswodarman beralasan, kajian teknisnya saat itu belum rampung. Sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakan konstruksinya pada saat itu.
"Pusing juga bikin kajian teknis LRT dari Cibubur ke Jakarta Pusat dan Selatan, karena kompleksitasnya demikian tinggi," tandas Kiswodarman.
Lebih jauh dia menjelaskan, proyek LRT tersebut akan dikerjakan oleh Adhi Karya yang kemudian jika selesai dan beroperasi, akan dibeli pemerintah. Dengan skema ini, harga tiket LRT tak akan lagi jadi masalah karena akan disubsidi pemerintah.
Sementara dana yang dibutuhkan untuk pengembangan proyek LRT Jalur Cibubur-Dukuh Atas sekitar Rp 7 triliun. Namun, Adhi Karya tak kesulitan terkait pendanaan proyek tersebut karena sudah mendapatkan dana Penanaman Modal Negara (PMN) dan dukungan dari Bank Mandiri. (Hilda B Alexander)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
